BPJS Kesehatan Banda Aceh SKK-kan 49 Badan Usaha ke Kejari

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banda Aceh menyerahkan Surat Kuasa Khusus

BPJS Kesehatan Banda Aceh SKK-kan 49 Badan Usaha ke Kejari
IST
Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Zahlina, foto bersama anggota Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie dan Kab. Pidie Jaya yang terdiri dari Unsur Kejaksaan, Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota, dan DPM-PTSP Kab/Kota, seusai acara penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari 5 Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh pada Selasa (18/6) di Banda Aceh. 

BANDA ACEH - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banda Aceh menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari lima Kejaksaan Negeri (Kejari) di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Selasa (18/6).

Kelima kejari itu yakni Kejari Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar, Pidie, dan Kejari Pidie Jaya. Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Zahlina, mengatakan SKK itu diberikan untuk menindaklanjuti 49 badan usaha yang tidak patuh, baik dalam mendaftarkan dirinya maupun pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Termasuk juga perusahaan yang tidak patuh membayar iuran, serta badan usaha yang telah mendaftar tetapi tidak melaporkan jumlah pekerjanya secara benar.

“Kewajiban badan usaha untuk mendaftar merupakan perintah undang-undang yang semata-mata untuk kesejahteraan pekerja, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup pekerja khususnya dalam bidang kesehatan,” ungkap Zahlina.

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, TM Afandy menambahkan, sebelum upaya SKK ini dilaksanakan, BPJS Kesehatan telah melakukan upaya persuasif dengan cara memberikan sosialisasi dan pemeriksaan bersama dengan stakeholder lainnya kepada badan usaha yang tidak patuh. Tapi hal tersebut belum membuat badan usaha itu patuh.

“Dengan adanya SKK ini pihak JPN nantinya akan memanggil 49 badan usaha untuk menegakkan kepatuhan dan hukum sebagaimana amanat undang-undang,” pungkas TM Afandy.

Sementara itu Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Aceh yang juga selaku JPN, A Jazuli sangat mengapresiasi SKK dari BPJS Kesehatan, karena merupakan salah satu bentuk implementasi MoU yang telah disepakati dengan BPJS Kesehatan dalam penanganan masalah Perdata dan Tata Usaha Negara. “JPN siap dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi BPJS Kesehatan, baik itu dalam bidang perdata maupun tata usaha seperti pendampingan hukum, pendapat hukum sampai melakukan audit hukum, termasuk juga dalam hal SKK ini terhadap penyelesaian badan usaha yang tidak patuh mendaftar menjadi peserta JKN-KIS,” ungkapnya.(mir)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved