Kemenag akan Lapor Hasil Penilaian Kejati ke Irjen

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh menyambut baik hasil penilaian penyidik

Kemenag akan Lapor Hasil Penilaian Kejati ke Irjen
IST
MUNAWAL HADI, Kasi Penkum Kejati Aceh

* Terkait Proyek Asrama Haji

BANDA ACEH - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh menyambut baik hasil penilaian penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh yang menyatakan pembangunan satu gedung di kompleks Asrama Haji Embarkasi Aceh, yang sudah enam tahun—sejak 2013— terbengkalai tidak bermasalah dengan hukum. “Kalau memang info itu benar, tentu kita sambut positif karena sudah jelas statusnya. Bagi kita, yang penting adalah status bangunannya,” kata Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi, kepada Serambi, Kamis (20/6).

Seperti diberitakan kemarin, penyidik Kejati Aceh menghentikan penyelidikan kasus pembangunan satu gedung asrama haji pada akhir 2018 karena tidak ditemukan pelanggaran hukum. Proyek yang dikerjakan PT Yunida Swasta dari tahun 2013 itu adalah milik Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, bukan milik Kanwil Kemenag Aceh.

Pengerjaan pengembangan dan rehabilitasi Asrama Haji itu dibiayai melalui anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2013 senilai Rp 3,8 miliar, bukan Rp 10 miliar seperti yang diberitakan sebelumnya. Angka Rp 10 miliar ternyata anggaran yang dikucurkan untuk beberapa item pengerjaan dalam lingkungan Asrama Haji Embarkasi Aceh.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Aceh, H Munawal Hadi MH, mengatakan, menurut penilaian tim ahli Politeknik Negeri Lhokseumawe, untuk struktur bangunan tidak ada masalah. Jika pun Kemenag Aceh ingin menggunakan bangunan tersebut sudah bisa. “Untuk struktur tidak bermasalah. Hasil penilaian ahli, konstruksinya bagus, hanya kekurangan di tangga dan plesteran saja yang masih kasar,” ungkap dia. Bahkan, uang kelebihan pembayaran sekitar Rp 60.184.365 juga telah dikembalikan oleh rekanan.

Terhadap keputusan itu, Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi, menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kemenag RI. “Secara birokrasi, kita tetap melapor ke pusat terlebih dulu, mengingat rekomendasi Itjen (Inspektorat Jenderal) agar pihak terkait seperti PU bisa menjelaskan/menetapkan bangunan tersebut layak dilanjutkan atau tidak,” ujarnya.

Meski hasil penilaian penyidik kejaksaan sudah keluar, menurut Samhudi, bukan berarti pihaknya bisa serta merta mengambil kebijakan. Dikatakan, bagi pihaknya rekomendasi Itjen Kemenag RI tetap menjadi pedoman utama. “Bagi kita, penting untuk tidak mengesampingkan rekomendasi Itjen. Jika sudah boleh lanjut pembangunannya, baru kita minta ke pusat untuk diplot lagi anggarannya,” ungkap dia.

Samhudi menambahkan, sebelum keluar hasil penelitian tim ahli Politeknik Negeri Lhokseumawe, Itjen Kemenag RI sudah lebih dahulu melakukan investigasi terhadap bangunan tersebut dan merekomendasi agar Kanwil Kemenag Aceh menyurati Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meminta memeriksa ulang bangunan tersebut.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved