OTT di Aceh Barat, Polisi Sita Rp 900 Juta

Polres Aceh Barat hingga siang kemarin masih mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT)

OTT di Aceh Barat, Polisi Sita Rp 900 Juta
For Serambinews.com
Koordinar Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra 

* Terkait Dugaan Pungli Dana Desa

BANDA ACEH - Polres Aceh Barat hingga siang kemarin masih mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat pungutan liar (pungli) terkait dana desa di kabupaten itu. Lima orang yang ditangkap di Hotel Meuligoe, Meulaboh, Aceh Barat, Rabu (19/6) sekitar pukul 15.00 WIB, statusnya belum ditentukan. Dalam operasi tersebut, uang tunai Rp 900 juta lebih ikut disita sebagai barang bukti.

Hingga Kamis (20/6), Polres Aceh Barat belum bersedia memberi keterangan resmi terkait kasus OTT tersebut dengan dalih masih dalam pemeriksaan dan pendalaman. Sejumlah orang yang diamankan juga masih diperiksa. Polres akan mengelar perkara terlebih dulu untuk memastikan ada tidaknya kasus tersebut.

Informasi terbaru dari sumber Serambi, kemarin, tim Polres Aceh Barat awalnya menangkap lima orang. Namun, belakangan yang digiring dan hingga kini masih diperiksa di Mapolres setempat hanya empat orang yakni Indra Jaya Kesuma (37) dan Tri Arya Bakti (26), keduanya disebut-sebut sebagai pengurus LSM Siap, Sumatera Utara, serta Sutiman (39) dan Dedek Hendro (35), keduanya warga Desa Alue Kintang yang juga oknum anggota Polres Aceh Tengah.

Sementara seorang lagi yaitu Sukri, kaur di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, sudah dilepas. Sedangkan dua PNS Pemkab Aceh Barat yang dalam berita sebelumnya disebut-sebut sempat diamankan, ternyata tidak jadi. PNS dari kantor camat itu awalnya akan hadir ke lokasi itu, tapi kemudian batal.

Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan uang Rp 900 juta lebih dari Rp 1,7 miliar yang sudah disetor aparatur desa ke LSM Siap yang standby di Hotel Meuligoe, Meulaboh. Uang diantar langsung oleh masing-masing aparatur desa kepada LSM Siap dengan dalih akan ada bimbingan teknis (bimtek) yang rencananya berlangsung di Batam. Informasi lain menyebutkan, pengumpulan dana itu merupakan tahap kedua setelah pada Mei lalu.

Polres Aceh Barat juga sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan LSM Siap yang disebut-sebut berinisial F, perempuan asal Sumatera Utara. Wanita itu disebut-sebut bekerja sebagai anggota polisi wanita (polwan) di Sumatera Utara. Pemeriksaan terhadap pimpinan LSM Siap dilakukan untuk memastikan legalitas LSM tersebut dan memastikan kebenaran informasi yang menyebutkan bahwa LSM Siap sudah melaksanakan MoU dengan bupati Aceh Barat dan sejumlah lain terkait operasi OTT tersebut.

Edaran camat
Sumber lain yang diperoleh Serambi, Kamis (20/9), menyebutkan, sejumlah keuchik di Aceh Barat menyatakan mereka sudah dan akan mengantar uang tunai ke LSM Siap. Hal itu tertuang dalam edaran camat-camat di kabupaten itu. Ada camat yang menyampaikannya melalui pesan WhatshApp (WA) dan ada juga melalui surat resmi ke keuchik. “Sejumlah keuchik sudah menyerahkan uang itu dan sebagian lainnya belum. Kami serahkan uang itu karena ada edaran dari camat melalui pesan WA untuk menyetor uang Rp 20 juta/desa ke LSM Siap,” ujar seorang keuchik yang tak mau namanya ditulis.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Barat juga belum memberikan keterangan resmi terkait kasus yang sejak dua hari terakhir menjadi heboh. Plt DPMG setempat, Jufri SH, yang dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan.

Apresiasi polisi
Secara terpisah, Koordinar Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra, mengapresiasi kinerja Polres Aceh Barat dan jajarannya, yang sudah melakukan OTT terkait pungli dana desa di kabupaten itu. “Kita juga mengimbau masyarakat untuk tetap memberi hak-hak hukum bagi mereka yang diduga sudah pelanggar hukum,” kata Edy dalam keterangan kepada wartawan, kemarin.

GeRAK Aceh Barat, sebut Edy, juga mempertanyakan legalitas LSM Siap yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga dalam bimbingan teknis untuk aparatur desa di Aceh Barat. Edy mengaku mendapat informasi ada sejumlah aparatur desa yang tak bersedia mengikuti kegiatan tersebut. Karena sudah ada instruksi dari pihak lainnya dan diumukan secara terbuka kepada keuchik, bahkan ada sejumlah desa yang sudah menyetor uang bimtek tersebut dengan angka bervariasi. “Penyetoran ini disebutkan seperti sudah atau seolah-olah atau kami duga seperti sudah mendapat persetujuan dari pihak lain termasuk APBG 2019,” katanya.

GeRAK menginginkan kejelasan dari para pihak, terutama dinas yang membidangi desa dan pelaksana kegiatan tersebut. Bila tidak ada aturan dasar tentang pelaksanaannya, dapat diduga Bimtek itu sudah mengarah pada pungli. Tentu, ini jadi tugas polisi untuk mengusutnya hingga tuntas. “Jadi, kami lihat OTT yang dilakukan Polres Aceh Barat patut dibuka secara terang benderang kepada publik,” pungkasnya.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved