Aceh Butuh Qanun IUP

Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta agar Pemerintah Aceh meningkatkan status Surat Edaran Gubernur

Aceh Butuh Qanun IUP
TAQWADDIN HUSEN,Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh

* Ombudsman Serahkan Hasil Kajian ke Pemerintah Aceh

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta agar Pemerintah Aceh meningkatkan status Surat Edaran Gubernur menjadi Qanun Aceh tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Keberadaan qanun tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatur investasi sektor pertambangan di Aceh.

Permintaan peningkatan status Surat Edaran Gubernur menjadi Qanun Aceh itu tercantum dalam hasil kajian systemic review yang diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husen kepada Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Aulia Sofyan, dan Kepala Bidang Minerba Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, di Kantor Ombudsman Aceh, Rabu (19/6).

Dalam keterangan tertulis yang diterima Serambi, Kamis (20/6), disampaikan bahwa, systemic review Ombudsman Aceh Tahun 2018 adalah tentang Peralihan Perizinan dan Pengawasan Tambang di Aceh pasca berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kajian kebijakan tentang pelayanan publik ini lebih kepada tambang galian C atau tambang batuan.

Taqwaddin menjelaskan, kajian tentang perizinan tambang batuan tersebut dilakukan karena banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman terkait hal itu, baik keluhan dari masyarakat karena dugaan tambang ilegal yang merusak lingkungan dampak tidak ada pengawasan, ataupun laporan dari pengusaha yang mengeluh lama dan panjangnya proses pengurusan perizinan tambang batuan.

“Setelah melakukan kajian sekitar empat bulan dengan cara membedah aturan, turun ke lapangan, wawancara dengan pelaku usaha dan pemberi layanan, dan workshop, maka Ombudsman Aceh mengambil kesimpulan yang tertuang dalam laporan kajian sebagai saran yang diserahkan ke Pemerintah Aceh,” jelasnya.

Selain meminta Pemerintah Aceh meningkatkan status dari Surat Edaran Gubernur menjadi Qanun Aceh tentang Izin Usaha Pertambangan, Ombudsman juga meminta Pemerintah Aceh meningkatkan pengawasan pertambangan agar berjalan optimal dan efektif. Kemudian, Ombudsman juga meminta Pemerintah Aceh membentuk cabang dinas ESDM di daerah, serta Pemerintah Aceh bersama kabupaten/kota melakukan estimasi kebutuhan material bangunan untuk setiap tahunnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Aceh, Aulia Sofyan mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti semua saran yang diberikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh. Bahkan, beber Aulia, sebagian saran itu sedang dijalankan, di mana pihak DPMPTSP Aceh sudah mulai melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Misalnya, terkait pelibatan kabupaten/kota dalam proses perizinan,” terang Aulia Sofyan.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Aceh, Said Faisal. Dia menegaskan, hasil kajian dan saran yang diserahkan pihak Ombudsman Aceh itu akan dipelajari dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.(una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved