Kasus Salah Stempel, Siapakah yang Lalai?

Masyarakat Aceh dikejutkan oleh kejadian konyol “karya” oknum birokrat Pemerintahan Kabupaten

Kasus Salah Stempel, Siapakah yang Lalai?
SERAMBI/NUR NIHAYATI
ANGGOTA DPRK Pidie, Isa Alima (berdiri), melakukan interupsi terkait stempel gubernur di LKPJ Bupati dalam sidang paripurna di Gedung DPRK setempat 

Masyarakat Aceh dikejutkan oleh kejadian konyol “karya” oknum birokrat Pemerintahan Kabupaten Pidie dua hari lalu. Pada lembaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setempat tahun anggaran 2018 kepada DPRK di sana yang seharusnya berstempel Pemkab Pidie ternyata berstempel Gubernur Aceh.

Wabup Fadhlullah TM Daud ST yang membacakan pidato pengantar LKPJ Bupati Pidie dalam sidang dewan setempat buru-buru minta maaf atas temuan menghebohkan yang juga sempat diinterupsi kalangan dewan itu. “Interupsi pimpinan. Bagaimana ini, kenapa bisa stempel gubernur ada di LKPJ ini? Apa kita dikerjain atau ada apa? Ini stempel gubernur, tapi yang baca dan tanda tangan naskahnya wakil bupati, kenapa bisa begini?” gugat anggota DPRK, Isa Alima dengan suara lantang.

Suasana ruang sidang paripurna itu pun mendadak riuh disertai tepuk tangan dan koor suara-suara sumbang. Ada yang berbisik, saling menatap, dan ramai pula yang mempertanyakan kejadian yang langka itu. Sejak Pidie jadi kabupaten, baru pertama peristiwa seperti ini terjadi. Demikian pula bagi Provinsi Aceh. Sepanjang sejarah Aceh baru kali ini cap stempel Gubernur Aceh dibubuhkan di dokumen yang penandatangannya adalah seorang wakil bupati.

Fadhlullah TM Daud, dalam klarifikasinya di hadapan pimpinan dan peserta sidang dewan kabupaten itu meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian tersebut. Dia sendiri mengaku sangat terkejut menyaksikan fakta bahwa di atas tanda tangannya dibubuhkan stempel Gubernur Aceh. “Ini kesalahan administrasi yang tidak disangka. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya,” ucap Fadhlullah TM Daud yang menandatangani lembar terakhir teks pengantar pidato LKPJ itu sebelum dicap. Menurut kalangan birokrat, biasanya surat-surat itu distempal seteleh ditandatangani oleh pejabat yang tertera namanya di surat tersebut.

Fadhlullah sendiri kelihatan betul kaget dan bingung. Sehingga sekali ia mengatakan itu kesalahan dan lain kali ia mengatakan itu kekeliruan. Padahal, kesalahan dan kekeliruan itu sangat berbeda. “Tapi, saya yakin ini bukanlah sabotase,” katanya.

Ia pun menyatakan Pemerintah Kabupaten Pidie akan mengusut keberadaan stempel tersebut, termasuk pihak yang menggunakannya. Kok ada stempel itu. Semuanyalah kita usut tuntas,” katanya.

Fadhlullah juga mencurigai kemungkinan stempel “Gubernur Aceh” itu palsu. Dia akan meminta maaf atas kepada Pemerintah Aceh terkait keteledoran pihaknya. “Kami akan memberikan jawaban-jawaban kepada pemerintah Aceh. Ini harus kita usut secara mendalam. Apa-apaan ini. Kok udah stempel Gubernur di kabupaten,” terangnya.

Pejabat di Kantor Gubernur Aceh mengatakan, “Stempel gubernur hanya ada dua di biro umum. Kedua stempel resmi milik Pemerintah Aceh, mempunyai tanda-tanda khusus dan berbeda dengan stempel yang dipakai pada LKPJ Bupati Pidie. Jadi, yang dipakai di LKPJ Bupati Pidie bukan punya kita (Pemprov Aceh),” jelas pejabat itu kepada pers.

Ada dua hal yang perlu diusut. Pertama mengapa sampai salah stempel pada LPKJ itu. Kedua, mengapa sampai ada stempel gubernur di tangan oknum pegawai Pemkab Pidie? Dan, jangan-jangan stempel ini juga sudah pernah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain tanpa sepengetahuan gubernur dan bupati.

Maka, jika itu yang diusut, pelakunya bukan cuma harus terkena sanksi administrasi kepegawaian, tapi juga bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Ini penting, agar kasus-kasus semacam ini tidak terulang lagi. Selain memalukan, juga mengesankan birokrasi tidak serius.

Sebab, aturan surat menyurat dinas itu sudah sangat jelas dan ketat. Sebagai contoh, dalam salah satu Permendagri disebutkan, “Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.”

Lalu, dijelaskan juga, pengelolaan surat keluar dilakukan beberapa melalui tahapan. Antara lain, konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian. Kemudian, surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel.” Nah, dalam kasus di Pidie, siapa yang lalai?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved