Mahasiswa Gelar Demonstrasi

Mahasiswa dan gabungan masyarakat sipil menggelar aksi ‘Kamisan’ yang merupakan aksi untuk menuntut

Mahasiswa Gelar Demonstrasi
SERAMBI/SAIFUL BAHRI
GABUNGAN Mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi Kamisan yang merupakan aksi untuk menuntut penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh. Aksi dengan tema "Jalan Ingatan Melawan Impunitas" tersebut berlangsung di depan Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Kamis (20/6) sore. 

* Tuntut Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

LHOKSEUMAWE - Mahasiswa dan gabungan masyarakat sipil menggelar aksi ‘Kamisan’ yang merupakan aksi untuk menuntut penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) masa konflik Aceh, di depan Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Kamis (20/6) sore. Aksi kali ini mengangkat tema “Jalan Ingatan Melawan Impunitas”.

Pantauan Serambi, aksi ini dimulai sekitar pukul 16.30 WIB. Mereka mengusung sejumlah foto-foto masa konflik Aceh. Mereka juga menutup mulut dengan lakban. Sedangkan oratornya terus berorasi yang meminta pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh bisa diusut sampai tuntas.

Koordinator aksi, Musliadi Salida, menyebutkan, kegiatan ‘Kamisan’ merupakan aksi damai yang memang sudah digelar sejak 18 Januari 2017 oleh para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Namun untuk Kota Lhokseumawe, baru pertama kali digelar. Banyak masalah HAM masa konflik di Aceh yang belum ada pengusutan hingga kini. “Terbengkalainya kasus pelanggaran HAM merupakan pengkhianatan terhadap warga negara. Karena negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan, jaminan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh warga negara tanpa membedakan agama, ras, warna kulit, serta pandangan politik, dan keyakinan tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam deklarasi HAM PBB, bahkan undang-undang 1945 juga menjamin atas pemenuhan hak-hak asasi manusia tersebut,” paparnya.

Ditambahkan Musliadi, perdamaian MoU Helsinki antara GAM-RI sudah berjalan 14 tahun. Namun sejauh ini pihaknya menilai belum ada upaya penyelesaian HAM masa lalu. “Ketiadaan proses hukum terhadap pelanggaran HAM merupakan sederet bukti yang menunjukkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Intinya, kita meminta pemerintah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di Aceh,” pungkas Musliadi Salida.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved