Pemkab Usulkan Normalisasi Sungai

Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Jaya mengusulkan sungai yang berada di kawasan

Pemkab Usulkan Normalisasi Sungai
IST
TEBING sungai di kawasan Desa Curek dan Alue Thoe, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, terkikis erosi sehingga mulai mengancam rumah penduduk. Foto direkam Jumat (21/6). 

* Solusi untuk Mengurangi Erosi

CALANG - Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Jaya mengusulkan sungai yang berada di kawasan Gampong Curek dan Alue Tho, Kecamatan Krueng Sabee untuk dilakukan normalisasi sebagai upaya mengurangi terjadinya abrasi di kawasan setempat.

Kabid Program Dinas PUPR Aceh Jaya, Susanto Jayadi kepada Serambi, Jumat (21/6), mengatakan, normalisasi dengan cara pelurusan sungai itu menjadi solusi yang efektif dan lebih efesien dalam menangani abrasi yang makin mengganas d ikawasan tersebut. “Untuk menangani abrasi tersebut ada dua cara, yakni dengan cara pelurusan sungai dan dengan cara pemasangan tanggul sebagai pengaman ketika dihantam banjir,” jelasnya.

Susanto menerangkan, dalam situasi seperti saat ini, yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah hanya dengan melakukan pelurusan sungai. Sebab, untuk pemasangan tanggul akan membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi ada tiga titik yang harus dibuat tanggul untuk mencegah longsornya tebing sungai.

“Pasalnya, jika pembuatan tanggul untuk tiga titik yang rawan longsor itu membutuhkan biaya sangat besar, bahkan mencapai angka Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, tergantung konstruksi yang digunakan,” sebutnya.

Ia membeberkan, pihak Dinas PUPR Aceh Jaya sudah mengusulkan Rencana Kebutuhan Anggaran Perubahan (RKA-P) untuk pelurusan sungai di Gampong Curek dan Alue Tho sebesar Rp 140 juta pada tahun 2019.

“Anggaran sebesar itu tidak termasuk pembebasan tanah karena pengadaan tanah itu beda rekening kegiatannya,” ucapnya.

Untuk kelancaran program pelurusan sungai tersebut, Susanto berharap, agar masyarakat pemilik tanah yang terkena jalur proyek nantinya dapat merelakan tanah mereka dibeli pemerintah untuk kepentingan umum dan kepentingan bersama.

Sementara itu, sejumlah masyarakat yang berada di kawasan Desa Curek dan Alue Tho menolak usulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya terkait program pelurusan sungai di kawasan setempat untuk mengurangi dampak erosi.

Salah seorang warga Alue Tho, Saiful Bahri kepada awak media mengatakan, jika masyarakat yang saat ini berada di pinggiran sungai itu masih sangat membutuhkan sungai untuk kelangsungan hidup.

“Warga masih sangat membutuhkan sungai itu untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, dan sebagainya,” jelas Saiful Bahri. “Kalau sungai itu diluruskan otomatis sungai yang diarea pemukiman warga jadi kering, bagaimana nanti dengan kebutuhan warga,” tanyanya.

Apalagi, tambah dia, ada satu meunasah yang setiap jamaahnya berwudhu dengan menggunakan air yang ada di sungai tersebut. Meskipun begitu, warga mengakui, bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah tersebut memang bisa mengurangi dampak dari erosi, namun akan menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Secara terpisah, salah seorang pemilik rumah di pinggiran sungai itu juga menolak usulan pelurusan sungai di kawasan desanya tersebut. “Kita menolak usulan tersebut karena tidak akan efektif,” ungkapnya.

Untuk itu, masyarakat meminta Pemkab Aceh Jaya tidak melakukan pelurusan sungai, melainkan membangun atau memasang tanggul di kawasan yang saat ini rawan erosi. “Jika memungkinkan jangan pelurusan sungai, tapi dibangun tanggul saja walaupun bukan yang permanen, sehingga anggaran yang dibutuhkan juga tidak besar,” tutupnya.(c52)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved