Posisi 309 ASN Dikembalikan

Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE merespons instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI

Posisi 309 ASN Dikembalikan
Wali kota/wakil wali Kota Subulussalam, Affan Alfian Bintang/Salmaza menemui Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk membahas soal tidak ada kuota formasi CPNS 

* Tindaklanjuti Instruksi Mendagri

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE merespons instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tjahjo Kumolo terkait pengembalian posisi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimutasi dalam pemerintahan periode sebelumnya. Pengembalian jabatan ke-309 ASN yang terkena mutasi semasa pemerintahan H Merah Sakti SH ini disampaikan Wali Kota Affan Bintang dalam keterangan persnya kepada wartawan, Minggu (23/6), di pendopo wali kota setempat.

Affan Bintang mengaku, dirinya baru bertemu dengan Ditjen Otda Kemendagri, Akmal Malik di Jakarta membahas pengembalian posisi ASN yang dimutasi semasa pemerintahan sebelumnya. Sebenarnya, jelas Wali Kota, pengembalian ratusan ASN ke jabatan semula merupakan perintah Mendagri kepada wali kota periode lalu, tapi tidak dilaksanakan.

Karena kepemimpinan telah beralih, sebut Affan Bintang, kini dirinya menindaklanjuti perintah tersebut. “Karena kalau tidak kami lakukan, menurut Mendagri, sama saja kami melakukan kesalahan atau membangkang seperti pemerintahan sebelumnya,” ujar Affan Bintang yang diamini Wakil Wali Kota Salmaza.

Lebih jauh, Wali Kota memastikan, jadwal pengembalian para ASN yang jumlahnya ratusan ke posisi jabatan semula itu akan dimulai pada pekan ini. Para ASN yang dikembalikan bukan hanya pejabat struktural, tapi semuanya termasuk fungsional seperti guru dan lainnya. “Setelah ini selesai, kami juga akan menyusun dan mengajukan proses pergeseran alias mutasi terhadap sejumlah jabatan di lingkup Pemko Subulussalam. Tapi, mutasi itu baru akan digelar setelah para ASN terkait dikembalikan ke posisi semula,” tukasnya.

Seperti pernah diberitakan, aksi protes para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Subulussalam terkait mutasi yang terjadi di daerah itu mulai mendapat respons dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Melalui surat dengan Nomor 800/9674/OTDA tertanggal 11 Desember 2018 yang ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, Mendagri memerintahkan dicabutnya tujuh Surat Keputusan (SK) mutasi yang dilakukan dalam kurun 2017-2018.

Surat Kemendagri ini menjawab protes secara tertulis ASN yang dikomandoi M Jhoni Ariza, mantan Kabag Organisasi bersama sejumlah koleganya. Jhoni merupakan satu dari 55 pejabat eselon III dan IV yang diberhentikan pada mutasi pada 29 Oktober 2018 lalu.

“Dalam rangka menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan, Wali Kota Subulussalam agar mengembalikan pejabat yang dimutasi pada jabatan semula,” demikian antara lain isi surat Mendagri yang ditandatangani Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Republik Indonesia, Dr Soni Sumarsono. Sayangnya, hingga jabatannya berakhir, Wali Kota Subulussalam kala itu, Merah Sakti tak kunjung mengembalikan para ASN yang dimutasi ke jabatan semula.

Pada sisi lain, Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE memastikan segera mencopot Aparatur Sipil Negara (ASN) terpidana korupsi di daerah itu. Wali Kota Affan Bintang mengaku, dia menerima laporan secara lisan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Subulussalam, Taufit Hidayat dan Kabag Hukum Supardi, terkait status salah seorang ASN berinisial ZZ yang merupakan terpidana kasus korupsi.

“Penyampaian sama saya ada tapi baru sebatas lisan, belum ada usulan atau telaah stafnya. Tapi dalam waktu dekat ini, saya telusuri kembali sampai di mana proses masalah ASN terpidana korupsi dan masalah kades itu,” ujar Affan Bintang.

Terhadap masalah ini, Affan Bintang berjanji, akan segera menindaklanjutinya. Untuk sementara waktu, dia akan mencopot sang ASN yang dijatuhi hukuman terkait kasus korupsi itu dari jabatan, di mana proses pemberhentian dari jabatan tersebut akan dilaksanakan pada pekan ini.

“Setelahnya, baru menindaklanjuti proses pemberhentian atau pemecatan dari ASN sebagaimana amanat Undang-undang yang menyatakan sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht dalam kasus korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat,” papar Wali Kota.

Affan Bintang menegaskan, dia tidak mau melindungi siapa pun yang tersandung kasus hukum, apalagi berupa perkara korupsi dan telah inkracht. Selaku pemimpin, ucap Wali Kota, dia harus mengambil sikap tegas dan menerima apa pun aturan terkait dengan hukum atau yang ditentukan penegak hukum. Sebenarnya, beber Affan Bintang, proses pemberhentian ASN dari jabatan itu sejatinya tugas sekda. “Seharusnya tugas dia ini (sekda-red),” tandasnya.(lid)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved