Salam

Pungli di Aceh Harus Diberantas Habis

Dalam sepekan terakhir, dua kasus pungutan liar (pungli) terungkap di Aceh

Pungli di Aceh Harus Diberantas Habis
SERAMBINEWS.COM/MISRAN ASRI
Direskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Zudma SIK (kiri) menunjukkan barang bukti (BB) uang senilai Rp 70 juta yang disita dari tersangka pungli berinisial Sy, yang kini menjabat sebagai Kadis PU Aceh Tamiang. 

Dalam sepekan terakhir, dua kasus pungutan liar (pungli) terungkap di Aceh. Kasus pertama, seorang camat di Kabupaten Pidie menyurati para keuchik di wilayahnya untuk mengalokasikan Rp 10 juta per gampong dari dana desa sebagai bentuk partisipasi merayakan peringatan 15 tahun bencana gempa dan tsunami pada akhir Desember mendatang.

Kebetulan tahun ini Pemerintah Aceh memilih Kabupaten Pidie sebagai tempat pelaksanaan puncak peringatan 15 tahun bencana gempa dan tsunami di Aceh. Lalu sang camat yang berpikir aji mumpung, meminta keuchik mengalokasikan dana desa Rp 10 juta/desa. Tindakan tak berdasar ini digolongkan Ombudsman Aceh sebagai pungli dan mendapat teguran keras dari Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud. Kasus ini berakhir dengan dicabutnya surat permintaan dana desa tersebut. Polisi pun mengurungkan niat untuk mengusutnya.

Kasus terbaru adalah kasus pungli Rp 1,7 miliar di Meulaboh, Aceh Barat, diduga melibatkan lima orang yang akhirnya diringkus polisi setempat dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Hotel Meuligoe Meulaboh, Rabu (16/6) siang.

Kelima oknum ini diduga terlibat pungli dana desa di Kabupaten Aceh Barat sebesar Rp 20 juta per gampong dengan dalih untuk biaya bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan dana desa yang rencananya akan dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau. Orang yang mengotaki aksi ini adalah seorang polisi wanita (polwan) asal Medan, Sumatera Utara yang merangkap sebagai Ketua LSM Siap.

Untuk melancarkan aksinya, sang pimpinan LSM ini meminta jasa seorang camat untuk menyurati para kepala desa di wilayahnya menyetor Rp 20 juta per desa sebagai biaya bimtek di Batam.

Terbetik kabar, pengumpulan dana tersebut merupakan tahap kedua setelah sebelumnya dilakukan oleh oknum yang sama pada Mei 2019.

Nah, kedua kasus ini menunjukkan bahwa Aceh ternyata belum juga bersih dari praktik pungli. Meskipun Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sudah dibentuk di provinsi bersyariat Islam ini sejak akhir 2016 dan lebih dari 20 kasus pungli ditindak, bahkan pelakunya dipenjara, tapi tampaknya belum menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku baru.

Di sisi lain, besarnya jumlah uang desa yang beredar di gampong-gampong Aceh, antara Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar per tahun, menyebabkan banyak pihak yang tergiur untuk menikmatinya dengan beragam cara dan trik.

Camat pun bagai tak dapat menahan diri untuk putar otak agar bisa mencicipi dana desa dimaksud. Kalangan LSM pun demikian pula, bahkan mereka datang dari Sumut untuk memasang perangkap pungli di Aceh.

Menyadari celah-celah yang masih ada ini, maka Satgas Saber Pungli Aceh harus mampu mengantisipasinya ke depan sehingga pungli yang sasaran atau objeknya kepala desa.

Satgas Saber Pungli yang strukturnya terdiri atas beberapa kelompok kerja, salah satunya Pokja Pencegahan, di samping Pokja Intelijen, harus mampu mencegah dan mendeteksi setiap tindak pidana pungli, terutama dalam relasi antara camat dengan para keuchik.

Sejalan dengan itu, Pokja Penindakan dan Pokja Yustisi yang ada di tubuh Satgas Saber Pungli jangan pula sekali-kali gentar atau malah pilih kasih dalam menindak siapa pun pelaku pungli di Aceh.

Untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan pungli di Aceh, maka kita juga mngimbau masyarakat luas agar melaporkan jika ditemukannya dugaan pungli di lingkungannya karena pungli dapat merusak sendi-sendi perekonomian dan psikologi masyarkat sehingga harus diberantas habis, sampai ke akar-akarnya. Tak terkecuali jika dalang pungli itu adalah aparat keamanan, termasuk polwan tentunya.

Polisi yang menjadi aktivis LSM saja tidak boleh, apalagi sampai menjadi ketua LSM, karena akan mengganggu penegakan hukum. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Kepolisian dan oleh karenanya penyimpangan atau malah penyalahgunaan kekuasaan ini harus pula ditindak dalam perkara terpisah.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved