Salam

Aceh Selalu Hormati Fatwa Majelis Ulama

Patroli dan razia sejumlah kafe (warung kopi) yang dilakukan 30 anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Aceh Selalu Hormati Fatwa Majelis Ulama
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Petugas Satpol PP WH Pidie, Sabtu (22/6/2019) hingga Minggu (23/6/2019) dini hari WIB, merazia sejumlah kafe (warung kopi) yang diduga akan menggelar turnamen game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) di Kota Sigli, Pidie. 

Patroli dan razia sejumlah kafe (warung kopi) yang dilakukan 30 anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Pidie berhasil menggagalkan pelaksanaan turnamen game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) di Kota Sigli, akhir pekan lalu. “Setelah razia itu, pemilik kafe sepakat membatalkan turnamen PUBG yang sebelumnya sudah direncanakan,” kata Kasatpol PP dan WH Pidie, Iskandar Abbas.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa di Sigli akan digelar turnamen game PUBG pada 7-8 Juli 2019. Rencana itu kemudian menuai kecaman dari sejumlah kalangan menyusul keluarnya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang menyatakan main game PUBG haram hukumnya.

MPU Aceh mengeluarkan fatwa mengharamkan permainan PUBG dan sejenisnya. Fatwa itu dikeluarkan berdasarkan hasil kajian dan dengar pendapat bersama pakar informasi dan teknologi (IT), psikolog, dan fikih Islam secara mendalam saat sidang paripurna Ulama ke-III Tahun 2019 selama dua hari. “MPU Aceh mengeluarkan fatwa permainan gim PUBG dan sejenisnya haram hukumnya di Aceh,” kata Wakil Ketua MPU Aceh Tgk Faisal Ali.

Pertimbangan MPU Aceh mengelurakan fatwa haram terhadap PUBG dan sejenisnya itu karena hasil kajian pakar dan ahli, game online itu dapat mengubah perilaku dan menggangu kesehatan para pemainnya.

Ya, beberapa hasil kajian ilmiah menerangkan bahwa efek negatif dari permain seperti PUBG adalah konten kekerasan di dalamnya. Anak-anak yang sering memainkan game berisi kekerasan cenderung mengalami peningkatan agresifitas dalam pemikiran, emosi, perilaku, dan menurunnya rasa empati. PUBG yang membuat para pemainnya merasa terikat dengan pertarungan juga menyebabkan kecanduan. Dan seperti yang sudah diketahui, pada 2018 lalu WHO menetapkan kecanduan game video sebagai salah satu penyakit gangguan kesehatan mental. Sebab kecanduan game video dapat meningkatkan perasaan depresi dan kecemasan pada seseorang.

Orang yang sudah kecanduan game biasanya juga menunjukkan gejala-gejala fobia sosial. Sibuk bermain game membuat seseorang mengisolasi diri, kurang tidur, dan enggan menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan luar ruangan seperti berolah raga, berinteraksi dengan keluarga, bahkan dapat mengganggu konsentrasi seseorang pada pelajaran dan pekerjaan. PUBG adalah konten kekerasan di dalamnya. Anak-anak yang sering memainkan game berisi kekerasan cenderung mengalami peningkatan agresifitas dalam pemikiran, emosi, perilaku, dan menurunnya rasa empati.

“Kami di DPRA sangat mendukung fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya di Aceh,” kata aggota DPRA dari Fraksi PAN, Afrizal Asnawi . “Kami juga akan mengawal dan mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan kepada publik, karena setiap fatwa yang dikeluarkan ulama melalui kajian yang sangat mendalam dari berbagai sisi, sehingga tugas kami legislatif untuk mengawal dan mendorong semua pihak,” tambah wakil rakyat itu.

Asrizal juga berjanji merekomendasikan kepada Plt Gubernur Aceh untuk membentuk tim sosialisasi fatwa haram gim PUBG dan sejenisnya. “Tugas ulama sudah selesai setelah mengeluarkan fatwa, selanjutnya pemerintah harus melakukan sosialisasi ke pada masyarakat, baik dalam bentuk selebaran maupun baliho.”

Sosialisasi ini harus dilakukan cepat dan menye;uruh, mengingat masih ada penggelaran turnamen PUBG di daerah ini walau MPU Aceh sedah mengharamkannya.

Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptrika) Kominfo, Semuel Abrijani, dua bulan lalu mengatakan, pihaknya siap memblokir gim PUBG apabila dinilai memberikan dampak negatif untuk para gamer. Hanya saja, pemblokiran harus melalui kajian terlebih dahulu oleh MUI.

Artinya, khusus untuk Aceh yang sudah ada fatwa haramnya, maka Pemerintah Aceh jika sependapat dengan fatwa MPU, sudah cukup alasan untuk memblokir gim tersebut. Apalagi, sepanajng ingatan kita, masyarakat Aceh ini sangat menghormati fatwa majelis ulama. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved