Disnakermobduk Aceh Absen, RDP Batal

DPRK Aceh Barat pada Senin (24/6) kemarin, sejatinya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri

Disnakermobduk Aceh Absen, RDP Batal
SERAMBI/RIZWAN
KETUA DPRK Aceh Barat, Ramli SE (kanan), berbincang dengan Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker), Mulyagus pada pertemuan menyikapi tuntutan mahasiswa saat Hari Buruh di gedung DPRK setempat, Rabu (22/5). 

* DPRK Aceh Barat akan Jadwalkan Ulang

MEULABOH - DPRK Aceh Barat pada Senin (24/6) kemarin, sejatinya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri kalangan mahasiswa, LSM, buruh, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Aceh Barat. RDP ini dalam rangka menyikapi aksi mahasiswa dan buruh yang dilancarkan saat peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2019, di Aceh Barat.

Hanya saja, pertemuan tersebut urung terlaksana karena tidak semua pihak terkait hadir ke gedung dewan. Bahkan, RDP tersebut kemudian diputuskan ditunda untuk dijadwal ulang karena pihak Disnakermobduk Aceh tidak hadir.

Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE kepada wartawan mengatakan, rapat dengar pendapat yang menghadirkan kalangan mahasiswa, buruh, LSM, dan pihak terkait lainnya seperti Disnakermobduk Aceh beserta Distranaker Aceh Barat, plus sejumlah pimpinan perusahaan di Aceh Barat itu akan dijadwal ulang pada masa mendatang. “DPRK Aceh Barat akan menyurati kembali pihak terkait supaya hadir dalam pertemuan ini,” tukas Ramli SE.

Gagalnya rapat dengar pendapat itu ternyata sangat mengecewakan kalangan mahasiswa. Masykur selaku perwakilan mahasiswa mengaku, mereka sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak Disnakermobduk Aceh dalam pertemuan tersebut. Padahal, ujarnya, pertemuan ini sudah disepakati dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan buruh di Aceh Barat, seperti upah di bawah UMP dan persoalan lainnya. “Kami sangat kecewa terhadap pembatalan ini di tengah banyaknya persoalan tenaga kerja,” tukas Masykur.

Hal senada disuarakan Deni Setiawan dari lembaga buruh. Menurutnya, persoalan buruh semestinya harus secepatnya diselesaikan. “Apalagi ini merupakan bentuk tuntutan dari aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional pada awal Mei lalu, serta dua kali pertemuan di Gedung DPRK Aceh Barat,” tandasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh mengirim surat tertanggal 20 Juni 2019, yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE untuk menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka dalam rapat dengar pendapat di gedung dewan setempat. Dalam surat itu disampaikan bahwa pihak Disnakermobduk Aceh tidak dapat hadir karena ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Surat tersebut diteken Plh Kadisnakermobduk Aceh, Ir Hanan Fahrizal.(riz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved