GeRAK Minta KPK Tindak Mafia Tender

Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh akhirnya resmi menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

GeRAK Minta KPK Tindak Mafia Tender
ASKHALANI, Koordinator GeRAK Aceh 

* Surati KPK Secara Resmi

BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh akhirnya resmi menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meminta KPK segera melakukan supervisi pencegahan dan penindakan para mafia tender barang dan jasa dalam pengadaan proyek anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2019.

Surat dengan nomor 201/B/G-Aceh/VI/2019 itu dikirim atas nama GeRAK dan Sekolah Antikorupsi (SAKA) Aceh sebagai salah satu unsur yang konsen pada pencegahan korupsi dan terwujudnya pemerintahan yang bersih di Aceh. Surat tersebut dikirim pada Jumat (21/6) lalu dan ditandatangani oleh Koordinator GeRAK, Askhalani dan Kepala SAKA, Mahmuddin.

“Ini sesuai janji kami dalam pemberitaan sebelumnya, maka kami resmi kirimkan surat untuk KPK dalam persoalan ini,” kata Askhalani kepada Serambi, dua hari lalu. Memang, sebelumnya, GeRAK telah menyuarakan, mendorong KPK untuk masuk dan mengkaji persoalan tender barang dan jasa dalam proyek APBA yang diyakini GeRAK sebagai penyumbang utama korupsi di Aceh.

Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan hasil monitoring dan kajian GeRAK Aceh dan SAKA atas tahapan mekanisme proses dan tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada pengadaan barang dan jasa APBA 2019, disimpulkan beberapa informasi penting dan ditindaklanjuti untuk supervisi pencegahan korupsi terintegrasi penindakan oleh KPK.

Askhalani menyebutkan beberapa pertimbangan agar kasus ini segera disupervisi oleh KPK. Pertama, berdasarkan hasil kajian dan proses investigasi secara bertahap setelah adanya proses OTT di Aceh setahun lalu, ternyata belum memberikan efek jera. “Dan tidak mampu menjadikan proses penangkapan pada kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk mencegah korupsi di lingkungan Pemerintah Aceh,” kata Askhalani.

Selanjutnya, menurut GeRAK dan SAKA, masih sangat tinggi upaya lobi-lobi untuk menekan proses kerja penyelenggara pokja di lingkungan ULP Pemerintah Aceh oleh pihak-pihak tertentu yang ditengarai memiliki konflik kepentingan dalam pengadaan tender. “Para pihak tersebut diduga memanfaatkan jabatan dan kewenangan yang dimiliki, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, serta pihak eksternal di luar pemerintahan,” kata Askhalani.

Askhalani mengatakan, pihak penyelenggara pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh seperti adanya intimidasi oleh oknum legislatif (DPRA) dan juga oknum instansi penegak hukum yang melakukan kolaboratif dengan pihak rekanan, pengusaha, atau kontraktor. “Ini biasanya sudah diarahkan untuk memenangkan paket lelang tertentu. Praktik ini merupakan praktik kejahatan terencana yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok,” kata Askhalani.

Atas semua kajian tersebut, GeRAK dan SAKA mendorong KPK untuk dapat melakukan kajian nyata yang pada subtansi utama adalah mendorong pencegahan korupsi dan terintegrasi dengan proses penindakan. “Hal ini penting, karena proses pengadaan barang dan jasa di ULP Setda Aceh sangat mudah dirasuki konflik kepentingan dan dugaan korupsi terencana, serta butuh upaya cepat untuk mencegahnya,” kata Askhalani.

Terakhir, dia menambahkan, KPK adalah satu-satunya lembaga negara yang bisa melakukan intervensi secara mendalam untuk pencegahan korupsi. “Dan ini harus menjadi agenda khusus dan bentuk pertanggungjawaban KPK setelah OTT di Aceh beberapa waktu lalu,” demikian Askhalani.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved