Nova Diminta Turun Tangan

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh bersama Pengurus Gapensi Aceh

Nova Diminta Turun Tangan
IST
Rustam Effendi 

* Benahi Proses Lelang APBA

BANDA ACEH - Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh bersama Pengurus Gapensi Aceh menyarankan Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT harus turun tangan untuk membenahi proses lelang proyek APBA 2019 yang dinilai masih berjalan lamban dan sarat masalah.

“Kewenangan untuk menata kembali kinerja Pokja ULP dan mengenjot percepatan pelaksanaan lelang proyek APBA 2019 itu sepenuhnya ada pada Plt Gubernur Aceh,” kata Ketua LPJK Aceh, Tripoli kepada Serambi di Banda Aceh, Sabtu (22/6), menanggapi berita masih ada 740 paket proyek APBA 2019 yang belum dilaksanakan.

Tripoli menyebutkan, hasil pantauan pihaknya dari TV monitor P2K Setda Aceh pada posisi 21 Juni 2019, jumlah paket proyek yang belum dilaksanakan lebih banyak dari yang disebutkan MaTA, karena mencapai 743 paket. Semua proyek itu, ulas Tripoli, dibagi dalam empat kelompok, yakni kategori proyek yang pemenangnya ditetapkan Pokja ULP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, tapi belum dikontrakkan oleh pihak SKPA atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada rekanan pemenang lelang. “Jumlah proyek kelompok ini sebanyak 269 paket,” sebutnya.

Kelompok II, ujar dia, masih dalam penayangan lelang sebanyak 257 paket. Lalu, kelompok III di mana berkas bahan lelang proyeknya sudah diserahkan SKPA ke Pokja ULP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, tapi belum ditayangkan atau dilelang dengan jumlah proyek 100 paket. “Terakhir, berkas bahan untuk lelang proyek masih berada di SKPA, jumlahnya sebanyak 117 paket,” ucap dia.

Tripoli mempertanyakan, mengapa masih ada SKPA yang belum menyerahkan berkas bahan lelang proyek ke Pokja ULP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh. Padahal, papar Tripoli, setelah DPRA pengesahan APBA, semua dokumen proyek yang mau disahkan dan dimasukkan ke dalam DIPA APBA harus sudah lengkap.

“APBA 2019 disahkan pada minggu ketiga Desember 2018, tapi kenapa sampai tahun anggaran 2019 sudah berjalan enam bulan (Januari-Juni), masih ada 117 paket proyek yang berkas dokumen proyeknya belum diserahkan SKPA ke Pokja ULP Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh untuk dilelang. Ada apa dengan SKPA kita,” tukasnya penuh tanda tanya.

Kalau alasannya karena keterbatasan tenaga untuk menangani tugas itu, menurut Tripoli, hal tersebut cukup mengada-ada. Sebab, jumlah pegawai Pemerintah Aceh saat ini mencapai 22.187 orang. “Ini merupakan jumlah yang cukup besar dan kalau untuk menangani 1.179 paket proyek APBA 2019 yang mau dilelang, Pemerintah Aceh tidak kekurangan orang,” tegasnya.

Sedangkan, Wakil Ketua I Gapensi Aceh, Suwarli menerangkan, masalah keterlambatan lelang proyek APBA 2019 merupakan masalah serius karena menyangkut kepentingan masyarakat sebagai peneriman manfaat. Untuk itu, sebutnya, Plt Gubernur harus segera turun tangan membenahi kembali sistem kerja anggota Pokja ULP di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh.

“Kalau Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tidak fokus membenahi keterlambatan proses dan masalah lelang yang terjadi saat ini, maka pada akhir tahun 2019 nanti, bakal banyak paket proyek strategis yang seharusnya bisa membantu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh, gagal untuk dilaksanakan,” ulas Suwarli.

Ia melanjutkan, pengalaman APBA 2018 lalu, dengan pagu anggaran sekitar Rp 15,08 triliun, yang terealisir hanya 82 persen sehingga menimbulkan sisa anggaran yang tidak terpakai (Silpa) Aceh cukup besar mencapai Rp 2,6 triliun. “Apakah pada tahun 2019 ini, Pemerintah Aceh mau melakukan hal yang sama lagi seperti tahun lalu. Kalau tidak mau, lakukan percepatan dalam proses lelang proyek APBA 2019,” tukasnya.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi mengungkapkan, belum terlambat bagi Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT jika ingin membenahi kinerja lelang APBA 2019 di Pokja ULP. Untuk jangka pendeknya, saran Rustam, Plt Gubernur bisa menambah personel anggota Pokja karena sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Pandu melalui Jubir Gubernur Aceh, Saifullah Abdul Gani (SAG), berdalih beban kerja Pokja ULP sudah overload atau terlalu banyak, sedangkan personelnya terbatas.

Selain itu, lanjut dia, harus dilakukan pemetaan dan identifikasi masalah atau hambatan kerja untuk mengetahui bidang apa yang paket proyeknya banyak terlambat ditayangkan. Pada bidang itu kemudian dilakukan penambahan personel sehingga proses lelangnya bisa dipercepat.

Sebab, ulas Rustam, kalau pada tahun ini, banyak proyek strategis yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran gagal dilaksanakan, maka akan berdampak langsung pada jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Aceh yang bakal bertambah banyak pada tahun depan.

“Jadi, sebelum memasuki bulan depan, sudah harus dilakukan gebrakan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Semoga dengan gebrakan khusus tersebut, keterlambatan lelang bulan ini dan bulan sebelumnya, bisa dikejar pada bulan depan,” pungkas Rustam Effendi.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved