PDA akan Perjuangkan Fatwa Ulama Jadi Regulasi Hukum

Partai Daerah Aceh (PDA) mendukung dan mengapresiasi langkah cepat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

PDA akan Perjuangkan Fatwa Ulama Jadi Regulasi Hukum
SERAMBINEWS.COM/YULHAM
WARGA mengikuti kompetisi game Player Unknown’s Battle Grounds (PUBG) di salah satu kafe di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (22/6/2019). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada sidang III tanggal 17-19 Juni 2019 telah memfatwakan bahwa permainan game PUBG dan sejenisnya haram hukumnya di Aceh. 

* Terkait Fatwa Haram PUBG

BANDA ACEH - Partai Daerah Aceh (PDA) mendukung dan mengapresiasi langkah cepat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam mengeluarkan fatwa permainan game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya.

Sebagai partai politik, PDA akan memperjuangkan fatwa tersebut menjadi regulasi atau qanun di Aceh. Hal itu disampaikan Ketua Umum PDA yang juga salah satu anggota DPRA, Tgk H Muhibbussabri A Wahab kepada Serambi, Senin (24/6).

Menurut Abi Muhib, begitu sapaannya, secara moral dan tupoksinya MPU telah menunaikan tugasnya dengan cepat, tepat, dan bijaksana dalam menjawab keresahan masyarakat di Aceh terkait game online PUBG dan sejenisnya.

“Para ulama telah menyelesaikan tugasnya untuk membentengi umat Islam di Aceh khususnya. Pastinya para ulama telah mengkaji dari segala sisi mudharat dan manfaatnya permainan PUBG tersebut,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam pelaksanaan syariat Islam, PDA berkomitmen akan memperjuangkan fatwa MPU tersebut, baik berkaitan dengan PUBG maupun beberapa fatwa MPU lainnya yang belum dijadikan kebijakan regulasi mengikat untuk menjadi qanun.

“Ini komitmen kita. Syariat Islam tidak boleh ditawar apalagi para ulama telah mengeluarkan rekomendasinya. Kami akan memperjuangkan ini di parlemen agar menjadi aturan yang mengikat seperti qanun,” tegasnya.

Anggota DPRA dua periode ini juga mengajak masyarakat untuk mendukung dan mensosialisasikan serta mematatuhi fatwa MPU terkait haramnya permainan game PUBG dan sejenisnya agar masa depan generasi muda menjadi lebih baik.

“Kita tidak bisa menolak segala produk teknologi digital, tapi kita harus bisa menyelamatkan generasi muda Aceh dari segala pengaruh teknologi informasi dan komunikasi yang menyimpang serta merusak. Salah satunya dengan mematuhi fatwa para ulama,” pungkasnya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved