Pemkab/Pemko Berhak Merazia Game PUBG di Warkop, Tapi Belum Boleh Menindak

Hal ini sebagai tindak lanjut dari fatwa MPU Aceh yang menetapkan bahwa hukum bermain game PUBG dan sejenisnya adalah haram.

Pemkab/Pemko Berhak Merazia Game PUBG di Warkop, Tapi Belum Boleh Menindak
SERAMBINEWS.COM/YULHAM
WARGA mengikuti kompetisi game Player Unknown’s Battle Grounds (PUBG) di salah satu kafe di Meulaboh, Aceh Barat, Sabtu (22/6/2019). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada sidang III tanggal 17-19 Juni 2019 telah memfatwakan bahwa permainan game PUBG dan sejenisnya haram hukumnya di Aceh. 

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah kabupaten/kota bisa merazia pengguna game Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) dan sejenisnya yang bermain di warkop maupun fasilitas publik lainnya.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari fatwa MPU Aceh yang menetapkan bahwa hukum bermain game PUBG dan sejenisnya adalah haram.

Baca: Tak Bisa Sidik Jari, Pasien RS Sigli Mengaku Disuruh Pulang, Direktur: Tetap Dilayani Manual

Informasi itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh, Rahmad Raden, Senin (24/6/2019), saat ditanya Serambinews.com terkait razia PUBG yang dilakukan di sejumlah daerah baru-baru ini.

“Razia yang dilakukan Pemkab itu sah-sah saja. Tapi dalam kapasitas melarang, karena MPU sudah mengharamkan itu,” ujarnya.

Namun demikian, lanjut Rahmad, petugas belum boleh melakukan penindakan terhadap pelanggar tersebut karena hingga saat ini belum ada Juknis-nya.

“Kami menunggu rekomendasi MPU agar segera dapat membuat juknis terkait penindakannya. Sampai saat ini, kami belum dapat salinan fatwa dari MPU, baru informasi dari media saja,” jelas dia.

Baca: Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Takjub Lihat Gedung Embarkasi Haji Pertama di Pulau Rubiah

Rahmad Raden menegaskan bahwa Pemerintah Aceh sangat mendukung adanya fatwa haram tentang game PUBG dan sejenisnya di Aceh. Namun untuk sekarang, upaya yang baru bisa dilakukan yaitu sosialisasi ke masyarakat dan razia.

“Satpol PP tugasnya menegakkan qanun. Sementara saat ini pelanggar fatwa MPU terkait game PUBG belum diatur juknisnya baik dalam bentuk qanun, pergub, atau yang lainnya,” imbuhnya.

Baca: Ini Tanggapan AB2TI Aceh Utara Terkait Larangan Penyebaran Benih IF8

Hal serupa juga diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh, Dedy Yuswadi AP, yang menyatakan razia PUBG di kabupaten/kota tergantung dengan kepala daerahnya masing-masing.

“Kami dengan Kasatpol Kabupaten/Kota sifatnya hanya koordinasi dan pembinaan. Untuk pelaksanaan razia di kabupaten/kota sepenuhnya tergantung pada bupati atau wali kota masing-masing,” demikian Dedy Yuswadi. (*)

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Mursal Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved