Breaking News:

Penghuni Rusunawa akan Ditertibkan

Pihak Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja, Lampulo, Banda Aceh

Penghuni Rusunawa akan Ditertibkan
SERAMBI/BUDI FATRIA
RUMAH susun sewa (rusunawa) di Lampulo Banda Aceh, kini sudah dihuni warga. Diduga rusunawa itu milik Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Menurut sumber yang tidak mau disebut namanya, rusunawa tersebut sudah beberapa tahun ini dihuni warga dengan tarif Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per bulan dalam satu kamar.

BANDA ACEH - Pihak Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja, Lampulo, Banda Aceh, akan melakukan penertiban kembali terhadap para penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang terdapat di Kompleks PPS Kutaradja Lampulo.

Penertiban akan dilakukan menyusul banyaknya laporan yang masuk ke UPTD terkait adanya pihak tertentu yang melakukan pengutipan sawa rumah. “Sejak Oktober 2018, UPTD PPS Lampulo sudah menyetop apapun jenis pengutipan di Rusunawa tersebut,” ujar Kepala UPTD PPS Kutaradja Lampulo, Banda Aceh, Nurmahdi, kepada Serambi, Senin (24/6).

Menurut Nurmahdi, penyetopan iuran pemeliharan gedung Rusunawa PPS Kutaradja Lampulo itu dilakukan sejak dirinya menjabat Kepala UPTD PPS Kutaradja Lampulo, Oktober 2018. Penyetopan iuran itu karena aset atau gedung Rusunawa itu belum diserahkan pihak Kementerian PUPR kepada Pemerintah Aceh.

Dijelaskan, Januari 2017 Rusunawa PPS Kutaradja Lampulo dimanfaatkan untuk hunian masyarakat nelayan. Hal itu berdasarkan Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin, yang ditujukan kepada Kepala UPTD PPP Lampulo Banda Aceh. Surat bertanggal 26 September 2016 itu mengizinkan pemanfaatan dan penghunian rumah susun sederhana sewa PPS Kutaradja Lampulo.

“Atas dasar surat itu, Kepala UPTD PPS Kutaradja sebelumnya, Aliman, mengizinkan rumah itu dihuni oleh masyarakat nelayan Lampulo. Dari 48 unit kamar yang tersedia, waktu itu baru terisi 35 kamar,” ujar Nurmahdi.

Karena rumah itu butuh dana pemeliharaan, seperti untuk honor petugas keamanan, kebersihan, mengganti bola lampu yang putus, memperbaiki bagian rumah yang sudah rusak, menaikkan air bersih dari lantai dasar ke lantai 4 dan lainnya, petugas pengelola rumah susun bersama penghuni rumah susun mengadakan rapat dan bermusyawarah untuk menetapkan berapa besaran biaya iuran yang harus dikeluarkan setiap bulan. Dalam rapat tersebut disepakati iuran pemeliharan untuk rumah susun tersebut Rp 180.000/bulan setiap unit.

Meski sudah disepakati, dalam perjalanan banyak penghuni yang menunggak iuran bulanan. Selain itu, berbagai masalah muncul di lingkungan Kompleks Rusunawa sehingga pihak UPTD PPS Lampulo pada 1 Februari lalu menggelar rapat dengan pihak Gampoeng Lampulo. Hasilnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kompleks itu dan gedung juga belum diserahkan Pemerintah Pusat kapada Pemerintah Aceh, maka diambil keputusan untuk sementara mengosongkan rumah susun tersebut sementara.

Kepala UPTD PPS Kutaradja Lampulo, Banda Aceh, Nurmahdi menambahkan, hasil pertemuan dengan pihak gampong itu juga sudah dilaporkan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, dalam bentuk telaah staf. Namun telaah staf itu belum ada tindak lanjutnya sehingga upaya pengosongan belum bisa dijalankan.

Upaya pengosongan itu dilakukan karena memang sejak Oktober 2018 tidak ada lagi pengutipan iuran terhadap penghuni rusunawa. “Jadi jika ada yang melakukan pengutipan, maka kita akan minta pertanggungjawabannya. Untuk apa dana itu dan siapa yang memegangnya,” ujar Nurmahdi.

Dikatakan, jika Kepala DKP Aceh mengizinkan untuk dilakukan pengosongan guna penertiban, maka akan segera dilakukan. “Kami siap melakukan pengosongan itu. Setelah itu diisi kembali dengan aturan main yang baru,” tandas Nurmahdi.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved