Wali Nanggroe Temui Kepala BNPB, Bicarakan Masa Depan Aceh

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI, Doni Monardo, di Jakarta, Selasa(25/6/2019).

Kunjungan tersebut, selain bersilaturahmi juga membicarakan berbagai masalah Aceh, baik masa kini maupun masa depan.

Baca: Seorang Ibu Tewas Dibakar Hidup-hidup Oleh Anaknya karena Persoalan Uang, Polisi Kejar Pelaku

Kepada Wali Nanggroe, Kepala BNPB Doni Minardi, menjelaskan pentingnya pengetahuan masyarakat Aceh terkait kontijensi dan ancaman bencana.

Dia mencontohkan pada tahun 1907 Aceh juga pernah mengalami gempa dan tsunami, dan kembali terjadi pada 2004 lalu.

"Diharapkan Pemerintah Aceh memiliki data sebagai pembelajaran, kenali ancaman bencananya, dan menyiapkan strategi penanganan bencana. Selain itu, masyarakat juga harus mendapatkan edukasi dari pemerintah," jelas dia.

Baca: Polisi Tetapkan Empat Tersangka Pembobol Cabang Rutan Lhoksukon

Hal itu, lanjut dia, adalah kewajiban pemerintah Aceh untuk melayani publik, sehingga, ke depannya penanggulangan bencana tidak selalu harus bergantung kepada pemerintah pusat.

"Edukasi bencana sebagai upaya menanam dan membangun semangat tangguh dari bencana, peduli lingkungan dan ekosistem, penyampaian edukasi bencana dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial," jelas dia.

Kepala BNPB juga menyinggung pentingnya menumbuhkan berbagai industri di Aceh, seperti Industri Tourism Ekologi, misalnya dan Green Industri Agriculture yang memiliki nilai profit bagi masyarakat, dan secara tidak langsung menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menanam pohon dan menjaga lingkungan.

Baca: Masyarakat Dilarang Keras Beli Sepeda Motor Berkode ST alias STNK Only, Ini Penjelasan Polisi

Malik Mahmud mengatakan dirinya sangat peduli terhadap lingkungan hidup. Menurutnya, bencana alam terjadi dikarenakan manusia tidak menjaga dan merawat dengan baik keseimbang.

"Kita sepakat letak geografis Aceh sangat rawan bencana. Oleh sebab itu, perlu menjaga, menata, dan merawat keseimbangan lingkungan hidup dan alam ini," jelas PYM Malik Mahmud.

Oleh karena itu, lanjut Malik Mahmud, perlu kiranya ada keterlibatan ulama di Aceh terkait masalah lingkungan hidup dan ekosistem dengan mengajak masyarakat peduli terhadap hal tersebut.

Dalam pertemuan itu, hadir pula, Wakil Ketua KPA, H Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), dan Staf Khusus Wali Nanggroe, Dr M. Raviq. (*)