LP di Aceh Peringkat Kedua Rawan Kerusuhan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham) merilis

LP di Aceh Peringkat Kedua Rawan Kerusuhan
SERAMBI/BUDI FATRIA
MANAJER Newsroom, Bukhari M Ali memperlihatkan Newsroom Serambi Indonesia, kepada Kepala Kanwil Kemenkum HAM Aceh, Agus Toyib dan rombongan yang berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, diMeunasah Manyang Pagar Air, Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (25/6). 

BANDA ACEH - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen PAS Kemenkumham) merilis data tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Aceh menempati peringkat ke-2 provinsi paling rawan kerusuhan se-Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Aceh, Agus Toyib BcIP SH MH saat bersilaturahmi ke Kantor Harian Serambi Indonesia, di Desa Meunasah Manyang Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (25/6).

“Dalam rilis tingkat kerawanan dari 33 provinsi se-Indonesia, Aceh posisi kedua rawan. Pertama Kaltim (Kalimantan Timur),” kata Agus didampingi Kadiv Administrasi Rudi Hartono, Kadiv PAS Meurah Budiman, Kasubbag Humas Ida Meilani, Kepala LPKA Banda Aceh Ridha Anshari dan Kalapas Banda Aceh, Abdul Karim.

Kedatangan Agus bersama rombongan disambut Pimpinan Perusahaan Harian Serambi Indonesia, Mohd Din dan Sekretaris Redaksi Bukhari M Ali. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Agus juga menyebutkan provinsi peringkat tiga rawan, yaitu LP di Riau dan terakhir LP di Yogyakarta.

Dia mengatakan ada beberapa penyebab LP di Aceh masuk dalam zona rawan rusuh. Meningkatnya kasus narkoba menjadi faktor pertama selain overkapasitas penghuni LP. “Salah satu kecenderungan yang dilihat dari potensi kerawanan ini karena narkoba, kemudian baru overkapasitas LP,” sebut dia.

Menurutnya, tren kasus narkoba terus meningkat di Aceh dibandingkan kasus kriminal lain. Penghuni LP saat ini didominasi oleh narapidana (napi) kasus narkoba yang mencapai 70 persen. Bahkan, pengguna narkoba saat ini bukan saja orang berduit, tapi juga merambah masyarakat kecil.

Parahnya lagi, meskipun Aceh memiliki LP Khusus Narkotika di Langsa yang 100 persen penghuninya kasus narkoba, tapi narapidana narkoba juga terdapat di 25 LP di seluruh Aceh. Artinya tidak ada satu daerah yang steril dari narkoba, sekalipun Singkil sebagai daerah paling terbelakang juga ada kasus narkoba.

“Jadi, kita sebenarnya berada di zona merah, potensi kerawanannya tinggi. Penyebabnya bukan saja narkoba, kadang kapasitas juga. Kan kalau penghuni banyak, tapi orang nyaman masih aman. Tapi kalau kenyamanan di lapas terganggu, itu yang paling berpengaruh (rusuh),” ujarnya.

Ia tambahkan, LP di daerah lain juga over tapi tidak separah di Aceh, dari kapasitas 100 menjadi 300 orang. “Kalau sudah over tingkat emosional orang cepat naik. Gara-gara rokok saja orang bisa saja berantem, gara-gara rebutan ke WC bisa berantem, gara-gara tidur bisa berantem,” kata Agus.

Persoalan lain, selain narkoba dan over kapasitas, parameter yang menyebabkan Aceh masuk zona rawan adalah rasio sumber daya manusia (SDM) atau sipir dengan jumlah tahanan yang tidak seimbang. Menurut Agus, satu sipir di Aceh mengawasi 60-70 narapidana, idealnya 1:20 narapidana.

“Jika, kita bicara rentang kendali pengawasan, di Aceh satu orang sipir mengawasi 60-70 orang. Padahal, idealnya satu sipir banding 20 orang narapidana. Tapi kalau sudah lebih dari itu tidak maksimal lagi,” ungkap Kakanwil Kemenkumham Aceh ini.

Berdasarkan catatan Serambi, dalam beberapa bulan terakhir sudah beberapa kali terjadi kerusuhan di sejumlah LP, rutan, dan cabang rutan di Aceh. Di antaranya, kerusuhan pernah terjadi di LP Kelas II A Banda Aceh pada 29 November 2018 yang menyebabkan 113 napi kabur.

Kerusuhan juga terjadi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lhoksukon, Aceh Utara pada Minggu, 16 Juni 2019 yang juga menyebabkan sejumlah napi kabur. Baru-baru ini kerusuhan juga melanda di Rutan Kelas II B Sigli, Pidie yang berakhir dengan terbakarnya rutan tersebut pada Senin (3/6/2019). (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved