Pemkab tak Berwenang Umumkan Hasil Investigasi

Tim internal bentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, Senin (24/6), sudah selesai melakukan investigasi

Pemkab tak Berwenang Umumkan Hasil Investigasi
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Plt Sekda Pidie, H Maddan SE MSi 

* Soal LKPJ Bupati Pidie Berstempel Gubernur

SIGLI - Tim internal bentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie, Senin (24/6), sudah selesai melakukan investigasi terhadap kasus stempel Gubernur Aceh yang dibubuhkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pidie tahun 2018. Namun, Pemkab menyatakan tidak berhak mengumumkan atau membeberkan hasil investigasi tersebut ke publik dengan dalih kurang etis.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Pidie, Maddan MSi, yang dikonfirmasi Serambi, Selasa (25/6), mengatakan, pihaknya sudah melaporkan hasil investasi tim internal tersebut ke Pemerintah Aceh secara tertulis. Menurutnya, yang berwenang mengumumkan hasil tersebut ke publik adalah Pemerintah Aceh, dalam hal ini Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT. “Secara etika kami tak berhak menyampaikan hasil investigasi itu ke media. Yang berwenang untuk hal tersebut adalah Pemerintah Aceh,” ujar Maddan.

Ditanya apa isi klarifikasi yang disampaikan pihaknya ke Pemerintah Aceh, Maddan mengatakan, ia tidak berhak memberitahukan isi klarifikasi secara tertulis tersebut. “Ditanya saja ke Pemerintah Aceh, biar mereka yang menjelaskan isi klarifikasi dari Pemkab Pidie terhadap LKPJ bupati berstempel gubernur,” jelasnya.

Surati kemendagri
Terpisah, Praktisi Hukum di Pidie, Muharramsyah, kemarin, mengungkapkan, pihaknya sudah menyurati Kemendagri terkait LKPJ Bupati Pidie Tahun 2019 ditandatangani oleh Wakil Bupati (Wabup) Pidie, Fadhlullah TM Daud. Menurutnya, Wabup tak boleh menandatangani LKPJ bupati, meski hanya di naskah pidato LKPJ. Sebab, sambung Muharramsyah, naskah pidato LKPJ adalah satu kesatuan yang di dalamnya tertuang LKPJ bupati. Kecuali, menurutnya, jika bupati membuat surat keterangan kepada wabup sebagai pelaksana tugas bupati karena bupati tidak bisa hadir dalam sidang paripurna dewan.

Ditanya dampak hukum jika Wabup menandatangai LKPJ bupati, Muharramsyah mengatakan, pihaknya harus menunggu balasan atau penjelasan dari Kemendagri terhadap surat yang dikirimnya pada Senin (24/6). “Jika nanti Kemendagri menyatakan LKPJ bupati yang diteken wabup melanggar hukum, maka berarti LKPJ bupati tersebut tidak sah. Sementara dewan sudah melanjutkan sidang tersebut,” jelasnya.

Wabup Pidie, Fadhlullah TM Daud, yang dihubungi Serambi, Selasa (25/6) menyebutkan, yang ditandatanganinya bukan LKPJ bupati, tapi naskah pidato LKPJ bupati. Menurutnya, LKPJ bupati tidak boleh ditandangani oleh Wabup. “Kalau mendatangani LKPJ bupati melanggar, tapi yang saya tandatangani itu naskah pidato yang merupakan sambutan pemkab yang saya bacakan pada sidang paripurna DPRK Pidie,” tegasnya.

Dijelaskan, sidang saat itu yang digelar di Gedung DPRK Pidie memiliki dua agenda yaitu pembacaan naskah pidato LKPJ bupati dan perhitungan anggaran. Dikatakan, ia hanya meneken naskah pidato LKPJ bupati karena saat itu bupati sedang tidak berada di Pidie. “Sebelum meneken naskah pidato LKPJ bupati, kita sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setdakab Pidie. Mereka menyatakan, Wabup dibolehkan menandatangani naskah pidato LKPJ bupati, mengingat besoknya sidang paripurna dewan,” jelas Wabup.

Fadhlullah menambahkan, jika adanya pro-kontra terkait tanda tangan tersebut, semua pihak harus kembali menelaah aturan. “Di PP Nomor 13 Tahun 2019 jelas disebutkan bahwa LKPJ bupati tidak boleh ditandangani wabup. Jika adanya pihak yang mempersoalkan, saya rasa itu pendapat pribadi yang bersangkutan,” pungkasnya.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved