Opini

Aceh Kembali “Menasional”

Beberapa waktu ini, nama Aceh kembali mencuat di berbagai media nasional, dibicarakan di berbagai segmen,

Aceh Kembali “Menasional”
IST
Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI, Ketua Fraksi PA DPR Aceh

Oleh Iskandar Usman Al-Farlaky, S.HI, Ketua Fraksi PA DPR Aceh

Beberapa waktu ini, nama Aceh kembali mencuat di berbagai media nasional. Dibicarakan di berbagai segmen, bahkan sempat menjadi keresahan bagi beberapa elit pusat. Hal ini terjadi karena beberapa hal yang sangat krusial, di antaranya adalah keinginan referendum yang sempat dimunculkan lagi oleh Mualem di bulan Ramadhan. Kemudian terjadinya penolakan keras terhadap seorang ustas dari luar Aceh yang disinyalir berlainan aqidah dengan masyarakat Aceh yang umumnya Ahlussunnah Waljamaah, dan terakhir lahirnya fatwa MPU terhadap haramnya game online (PUBG).

Tak dapat dipungkiri, pernyataan Mualem selaku Panglima Tinggi GAM tentang referendum dalam acara haul wafatnya Wali Nanggroe Tgk Hasan Tiro sekaligus acara buka puasa bersama di gedung Amel Convention Hall menyentak banyak kalangan. Isu ini menjadi bahan perbincangan nasional sampai berhari-hari, bahkan membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga turun tangan, baik melalui statement di media maupun keinginan pihaknya bertemu langsung dengan Mualem beberapa hari yang lalu.

Viralnya persoalan referendum ini bukan hanya menjadi perbincangan dan perdebatan antara Aceh dan Jakarta saja, namun juga membuat banyak masyarakat di berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Padang, Riau, Bengkulu, Makasar, dan lainnya menunjukkan reaksi. Ada yang mendukung, namun ada juga yang memberi komentar miring. Hal ini dapat kita lihat di komentar-komentar para netizen baik di facebook, instagram maupaun media-media sosial lainnya.

Bahkan ada yang berani terang-terangan mendukung, ingin pindah ke Aceh, dan ada juga yang menyemangati dalam berbagai bentuk. Dukungan-dukungan ini tentu tidak terlepas dari nama Aceh yang telah menggema di seantaro Indonesia. Bagaimana tidak, sejak sebelum kemerdakaan atau sebelum lahirnya bangsa Indonesia, Aceh sudah terkenal sebagai daerah garis keras dalam perlawanannya terhadap kolonial penjajah Belanda. Aceh termasuk salah satu daerah yang tidak pernah menyerah dalam melawan penjajahan Belanda.

Denys Lombard merupakan sejarawan ternama berkebangsaan Perancis yang menulis buku tentang Aceh menyebutkan bahwa rakyat Aceh merupakan entitas masyarakat yang memiliki watak keras, gemar berperang, dan sangat kokoh dalam mempertahankan tanah kelahirannya.

Belum reda isu referendum yang membuat Aceh menasional, muncul pula polemik keagamaan yang sebenarnya bukan lagi hal baru. Namun kali ini terkesan keras, sebab terjadinya pengusiran terhadap seorang ustadz yang berasal dari luar Aceh, yang bernama ustad Dr. Firanda, Lc. Alumnus Universitas Madinah tersebut lumayan terkenal karena pernah memberi kuliah dan pengajian umum kepada masyarakat Indonesia di Masjid Nabawi di Madinah.

Ustad muda ini disinyalir berbeda pemahaman dalam persoalan aidah dengan masyarakat Aceh. Sehingga sebagian besar santri dari Aceh Besar dan Banda Aceh menyuruh beliau pulang kembali saat berkunjung ke Aceh dalam rangka menyukseskan tabligh akbar di beberapa masjid seputaran Banda Aceh.

Dari info yang beredar, pihak penyelenggara tidak mendapat izin dari MPU Aceh, karena MPU telah mengeluarkan putusan bahwa seluruh masyarakat Aceh beraqidah Ahlussunnah Waljamaah. Hal ini terkesan agak sedikit ekstrim memang, sehingga perdebatan tentang ini juga tidak pernah habisnya. Namun jika dilihat sejarah, sebenarnya persoalan itiqad Ahlussunnah Waljamaah ini memang sudah diatur sejak dahulu masyakat Aceh. Sudah disusun dan dirumuskan sedemikian rupa oleh para ulama terdahulu dan termaktub dalam kitab Qanun Meukuta Alam.

Kitab Qanun Meukuta Alam ini merupakan pegangan segala tata cara berkehidupan masyarakat Aceh baik dalam sisi sosial, ekonomi, politik dan keagamaan yang sudah dipakai sebagai ideologi masyarakat Aceh sejak zaman pemerintahan Sulthan Iskandar Muda, turun temurun kepada raja-raja atau sulthan berikutnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved