MA Tolak Gugatan PTPN I Langsa Terkait Persoalan Ganti Rugi Lahan HGU

Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan pemohon PT Perkebunan Nusantara I Langsa, atas keberatan ganti rugi Pemko Langsa terhadap lahan HGU perkebunan ..

MA Tolak Gugatan PTPN I Langsa Terkait Persoalan Ganti Rugi Lahan HGU
Serambinews.com
Demo mahasiswa dan pemuda di Kantor PTPN I Langsa, Senin (13/5/2019). 

MA Tolak Gugatan PTPN I Langsa Terkait Persoalan Ganti Rugi Lahan HGU Nya Oleh Pemko

Laporan Zubir | Langsa

 

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan pemohon PT Perkebunan Nusantara I Langsa, atas keberatan ganti rugi Pemko Langsa terhadap lahan HGU perkebunan kelapa sawit yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum RTH Hutan Kota, di Gampong Paya Bujok Seleumak, Kecamatan Langsa Barat.

Penolakan gugatan PTPN I Langsa ini tertuang dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 1898 K/PDT/2019 tanggal 19 Juni 2019 yang menolak gugatan Pemohon (PT. Perkebunan Nusantara I) atas keberatan ganti kerugian tanah beserta bangunan dan tanaman di atasnya yang dijadikan RTH oleh Termohon (Pemerintah Kota Langsa).

Hal itu dikatakan Wali Kota Langsa, Tgk Usman Abdullah SE melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Langsa M Husin SSos MM, kepada Serambinews.com, Rabu (26/6/2019).

M Husin menambahkan, MA RI juga menolak dua perkara lainnya yakni gugatan Pemohon PT Cut Mutia Medika Nusantara Nomor Register 1721 K/PDT/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan gugatan Sdr Safruddin yang menuduh Pemko Langsa telah menguasai tanah warga untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhit (TPA) dengan Nomor Register 256 K/PDT/2019.

"Atas telah terbitnya putusan MK ini, berarti ke depan tidak ada persoalan lagi dengan para pihak tersebut. Sehingga Pemko Langsa dapat menjalankan program pembangunan daerah ini dengan baik, tanpa ada kendala apapun. Wali Kota juga mengharapkan dukungan pwnuh masyarakat," ujarnya.

Dijelaskan M Husin, dengan demikian penguasaan tanah yang dijadikan TPA sudah sesuai dengan mekanisme peraturan dan Perundang-undangan, yaitu Keputusan Walikota Langsa Nomor 259/130/Kpts/2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang penetapan lokasi pembuangan untuk kepentingan umum.

Baca: Fenomena Baru Penghuni Lapas di Aceh, Dari Kejahatan Konvensional ke Kasus Narkoba

Baca: Indonesia Open 2019 - Marcus/Kevin Lawan Wakil Jepang yang Mereka Kalahkan di Final Tahun Lalu

Baca: Dengan Iuran Beras Warga Bangun Masjid Rp 2,9 Miliar, Target Lima Tahun Siap

Pemko Langsa juga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Aceh Timur tentang denah atau letak tanah.

Halaman
12
Penulis: Zubir
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved