Pospera Abdya Apresiasi Pencopotan Kadis Syariat Islam

DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh Barat Daya (Abdya), Harmansyah mengapresiasi keputusan Bupati Abdya yang mencopot Kepala Dinas Syariat ..

Pospera Abdya Apresiasi Pencopotan Kadis Syariat Islam
SERAMBITV.COM
Gedung Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh diresmikan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Sabtu (15/12/2018). 

Pospera Abdya Apresiasi Pencopotan Kadis Syariat Islam

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Aceh Barat Daya (Abdya), Harmansyah mengapresiasi keputusan Bupati Abdya yang mencopot kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah setempat.

Pencopotan kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Abdya yang tertuang dalam surat keputusan bupati Abdya nomor 339 tahun 2019 tentang pemberhentian PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama itu, dilakukan terkait usulan calon penerima insentif guru pengajian yang tidak tepat sasaran.

Bukan saja tidak sasaran, dalam calon penerima insentif itu juga masuk nama kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah dalam usulan tersebut.

"Pencopotan Kadis Syariat Islam Abdya, adalah sebuah keputusan yang tepat dan patut kita apresiasi, mengingat apa yang dilakukan beliau adalah pelanggaran keras," ujar ketua DPC Pospera Abdya, Harmansyah, Rabu (26/6/2019).

Pasalnya, kata Harman, Kadis Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tersebut telah melakukan pelanggaran fatal dalam pengusulan penerima insentif dari Dinas Syariat Aceh.

"Dengan mencantum nama PNS dan namanya sendiri, kadis itu menampakkan itikad yang tidak baik dalam mengemban amanah yang telah diberikan," ungkapnya.

Menurut Harman, tidak ada alasan nama seorang kadis bisa masuk sebagai salah satu calon penerima bantuan guru pengajian dari instansinya sendiri, mengingat masih banyak guru mengaji yang lain bisa kita diusulkan sebagai penerima.

Baca: Mulai Juli, Terbang ke Luar Negeri Lewat Bandara SIM Dikenai Biaya Rp 150 Ribu

Baca: Kemenag Aceh Terapkan Sistem Online untuk Kenaikan Pangkat Guru Madrasah

Baca: MA Tolak Gugatan PTPN I Langsa Terkait Persoalan Ganti Rugi Lahan HGU

"Seharusnya beliau bisa memberinan bantuan kepada orang yang tepat, bukan nama beliau dijadikan calon penerima. Apapun alasannya, kita menilai ini tidak masuk akal," cetusya.

Jika alasan sebagai data awal, kata Harmansyah, adalah sebuah alasan yang tidak masuk akal.

Karena, lanjutnya, dinas sudah memiliki daftar nama guru pengajian di Abdya, sehingga saat ada bantuan seperti ini, bisa mengusulkan calon penerima sesuai kriteria dan syarat diminta.

"Kami berharap ini pertama dan terakhir, dan pencopotan itu adalah tindakan tepat dan layak harus mereka terima," ungkapnya.

Karena, lanjutnya, dinas syariat islam itu lembaga yang berhubungan dengan keumatan, harusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik pada dinas dan masyarakat. (*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved