Prof Abdi A Wahab Pimpin MPA

Mantan rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) periode 2002-2006, Prof Dr Ir Abdi A Wahab MSc

Prof Abdi A Wahab Pimpin MPA
Dok. Majelis Pendidikan Aceh.
Prof Dr Ir Abdi A Wahab MSc 

BANDA ACEH - Mantan rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) periode 2002-2006, Prof Dr Ir Abdi A Wahab MSc, resmi memimpin Majelis Pendidikan Aceh (MPA) periode 2019-2024. Ia terpilih secara aklamasi dalam rangkaian Musyawarah Besar (Mubes) MPA tahun 2019 yang berlangsung pada 24-25 Juni 2019 di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh.

Guru Besar Fakultas Pertanian Unsyiah itu menggantikan Prof Dr H Warul Walidin AK MA yang kini menjabat Rektor UIN Ar-Raniry.

Prof Abdi A Wahab kepada Serambi, Rabu (26/6) menyampaikan rasa syukur kepada Allah Swt karena sudah dipercaya untuk mengemban amanah tersebut. “Meskipun berat, saya bersama orang-orang yang berkualifikasi yaitu para guru besar, akademisi, dan tokoh-tokoh pendidikan Aceh sedang menyusun pengurus MPA. Tentu kami ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan penyelenggaraan pendidikan di Aceh selama ini,” ucapnya.

MPA, kata Prof Abdi, terus berupaya untuk mengumpulkan pemikiran-pemikiran yang bisa menjadi konsep. Dirinya bertekad untuk menyusun masterplan/roadmap pendidikan Aceh untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. “Sehingga kita bisa mengevaluasi sudah sejauh mana kita berada dan memperbaiki kelemahan-kelemahan saat ini, karena tantangan ke depan jauh lebih berat,” ujarnya.

Menurut Abdi, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah menyebabkan perubahan yang signifikan di dalam berbagai aspek kehidupan. “Dengan kemajuan teknologi saat ini, cara kita mendidik dan cara anak belajar sudah jauh berubah sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dan membuat suasana belajar jadi lebih menarik. Perkembangan teknologi ini harus bisa dimanfaatkan ke hal yang positif,” ujar akademisi kelahiran Aceh Tengah ini.

Ketua MPA menyebut ada tiga hal yang membuat dunia pendidikan miris pada hari ini. Ketiga hal tersebut menurutnya harus dijadikan stimulan untuk berpikir dan bekerja lebih keras lagi memperbaiki pendidikan di Aceh.

Pertama, fenomena kehidupan anak muda sebagai generasi penerus bangsa, telah menunjukkan karakter yang kurang menggembirakan, seperti narkoba, pelecehan seksual, bully, tawuran, dan hampir-hampir tidak beretika.

Kedua, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa dalam tahun-tahun terakhir ini mutu pendidikan rendah. Rendahnya mutu pendidikan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kurikulum, peserta didik, guru, ketersediaan dana, manajemen, dan sarana sekolah. “Sebelumnya kelulusan UN kita berada pada peringkat ke-34 nasional. Alhamdulillah, pada tahun 2019 ini peringkat kelulusan UN kita mulai membaik menjadi peringkat 27,” kata Abdi.

Selain itu, sambungnya, kita menghadapi rendahnya minat lulusan SMA sederajat untuk menjadi guru. Berdasarkan hasil angket Kemendikbud 2019 terhadap siswa SMA sederajat seusai UN 2019, menunjukkan bahwa hanya 11 persen yang berminat menjadi guru. Sementara 89 persen sisanya berkeinginan menjadi pengusaha makanan, youtuber, dan wirausaha. “Yang berminat menjadi guru ternyata nilai UN-nya lebih rendah,” paparnya.

Dari data tersebut, kata Prof Abdi, mengindikasikan bahwa profesi guru kurang menarik bagi generasi muda saat ini. Hal itu jauh berbeda dengan zaman dulu dimana profesi guru sangat dimuliakan dan dicari-cari. “Kita perlu membenahi hal ini agar lebih banyak yang berminat jadi guru, termasuk dengan meningkatkan kesejahteraannya. Sekolah-sekolah juga harus lebih menarik bagi peserta didik agar kegiatan belajar-mengajar tidak membosankan,” timpalnya.

Prof Abdi menambahkan, sejak menjabat Plt Ketua MPA sekitar tiga bulan lalu, pihaknya sudah menggelar berbagai kegiatan untuk mendapatkan gambaran kondisi pendidikan di kabupaten/kota, serta memberikan pertimbangan dan saran kepada gubernur Aceh dalam upaya meningkatkan pendidikan di Aceh. Tak hanya itu, MPA telah berupaya mensinergikan pendidikan dayah dan pesantren dengan perkembangan keilmuan dan teknologi. “Salah satunya dengan mendorong ‘life skill’ bagi peserta didik di dayah dan pesantren, agar mereka memiliki keterampilan dan berdaya saing saat kembali ke masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Aceh yang diwakili Asisten I Setda Aceh, M Jafar, saat membuka kegiatan tersebut, Senin (24/6) malam, menyampaikan bahwa paradigma pendidikan kita sering menekankan kepada penilaian dari aspek kuantitatif, seperti jumlah lulusan dari institusi pendidikan, jumlah nilai yang didapat, dan peringkat kelulusan yang dicapai.

“Sedangkan dari aspek kualitatif, seperti interaksi antara tingginya nilai prestasi akademis dengan tingginya nilai moral, pembentukan jiwa yang tangguh, dan berdaya saing, masih belum menjadi fokus perhatian kita,” ujarnya.

Maka dari itu, Pemerintah Aceh menekankan kepada SKPA/badan/instansi terkait bidang pendidikan untuk menghadirkan sistem pendidikan di Aceh yang bersandarkan kepada nilai-nilai keislaman.

Menurutnya, pendidikan harus menjadi tempat membentuk sebuah peradaban yang humanis dan bermoral. “MPA sebagai lembaga keistimewaan di bidang pendidikan diharapkan mampu merumuskan sistem pendidikan yang berkarakter Islam yang mampu membentuk manusia bermoral tinggi,” pesannya. (fit)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved