Salam

Tim Khusus Awasi Lelang Proyek, Akan Efektifkah?

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT telah membentuk satu tim khusus yang tugasnya

Tim Khusus Awasi Lelang Proyek, Akan Efektifkah?
IST
HELVIZAR IBRAHIM, Plt Sekda Aceh

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT telah membentuk satu tim khusus yang tugasnya mengawasi serta menangani masalah yang muncul dalam pelaksanaan lelang proyek APBA 2019 di Unit Layanan Pelelangan (ULP) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh. Selain itu, ULP juga terus dievaluasi dan diperbaiki dari hari ke hari untuk mendorong percepatan tugas-tugasnya dan tetap amanah (on the track) dalam bertugas.

Langkah itu merupakan jawaban terhadap polemik yang belakangan ini mencuat setelah anggota DPRA dan sejumlah pengamat, maupun aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi menyorot kinerja ULP yang kini dipimpin Irawan Pandu Negara. Ada yang menyorot tentang dugaan permainan fee sekian persen yang harus disetor kontraktor kepada oknum pegawai ULP untuk bisa memenangkan proyek. Ada juga yang menyorot lambannya kinerja pimpinan dan pegawai ULP sehingga banyak paket proyek yang belum dilelang, padahal saat ini hampir menjelang bulan Juli.

Tanggapan paling menarik terhadap proses lelang proyek APBA 2019 disampaikan Gubernur (nonaktif) Irwandi Yusuf dari balik penjara di Jakarta. Dalam komentarnya yang beredar di grup-grup medsos, antara lain Irwandi mengatakan ada proyek APBA yang “diperdagangkan” oleh oknum pengusaha yang berperan sebagai calo.

Tentu, dugaan dan praktek seperti itu bukan hal baru dalam urusan tender atau lelang proyek di mana-mana, mulai dari pusat sampai ke desa. Cuma saja yang ingin kita persoalkan, akan efektifkah tim yang dibentuk Nova Iriansyah untuk mengawasi lelang Proyek APBA 2019 agar tak ada yang menyimpang?

Keraguan kita pertama yang sekaligus menimbulkan pertanyaan, siapa-siapakah yang duduk dalam tim itu. Dan, secara moral sehebat apakah mereka mampu menahan ancaman dan godaan? Lalu, seberapa besar wewenang yang mereka punyai untuk “meluruskan” proses lelang proyek yang dibengkokkan ke sana-sini?

Sebaliknya, sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki sesuatu yang tidak benar, kita menghargai pembentukan tim khusus pengawas ULP oleh Plt Gubernur yang dalam banyak komentar dinilai kurang tegas. Sebab, selain harus melawan ancaman dan godan dari kiri-kanan dan atas-bawah, pihak ULP sesungguhnya memiliki kerja yang sangat banyak dan berat, terutama pada tahun ini.

Sebagai mana dikatakan Plt Sekdaprov Aceh, Helvizar Ibrahim, bahwa “Pada saat kita hendak melelang proyek APBA 2019 bulan Februari lalu, ada perubahan regulasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengenai batasan nilai proyek untuk perusahaan kecil, menengah, dan besar, sehingga masing-masing SKPA harus memperbaiki kembali beberapa usulan proyek fisiknya yang hendak dilelang. Perubahan ini memakan waktu lama karena jumlah proyek yang akan dilelang saat ini mencapai ribuan paket.” Sang pejabat menyampaikan itu sebagai salah satu alasan yang menyebabkan kelambatan lelang proyek.

Proses lelang proyek APBA 2019 sejak awal memang sudah mendapat sorotan. Pengumuman lelang proyek di media cetak yang hanya memuat tabel jumlah proyek perbidangnya—sedangkan rincian lengkapnya ada di website Pemerintah Aceh—dinilai tidak efektif oleh sejumlah kalangan karena tidak semua orang bisa mengakses media digital yang berakibat tidak transparan. “Kami tahu, rincian paket proyek yang dilelang diumumkan di website Pemerintah Aceh, tapi hal itu belum memberikan keterbukaan bagi publik,” ujar pakar ekonomi Unsyiah Rustam Effendi, Januari lalu.

Jumlah proyek yang harus dilelang tahun ini 1.183 paket. Yang sudah kerja 56 paket, sudah teken kontrak 480 paket, penetapan pemenang 232 paket, dan masih dalam penayangan/lelang 263 paket. Sedangkan yang belum tayang 99 paket dan belum lengkap dokumen 109 paket.

Bayangkan saja, dari proyek sebanyak itu, sampai awal pekan ini baru 56 paket yang sudah kerja. Artinya, potensi kelambatan penyelesaian proyek APBA tahun 2019 sudah terindikasi mulai dari sekarang. Namun, semoga indikasi kelambatan itu tak menjadi kenyataan di ujung tahun yang hanya tinggal enam bulan lagi. Nah!?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved