Salam

Mencegah Perampasan Hak Penduduk Miskin

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh

Mencegah Perampasan Hak Penduduk Miskin
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
Pekerja menaikkan tabung gas elpiji subsidi 3 Kg ke dalam kapal kayu, di Lampulo, Banda Aceh. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh dilarang menggunakan elpiji tabung 3 kilogram (kg). Larangan itu tertulis dalam surat edaran Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT tentang “Penggunaan Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kg Tepat Sasaran” pada 13 Juni 2019.

Alasan pelarangan itu karena elpiji tersebut disubsidi pemerintah dan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan PNS, semuanya berpendapatan sudah di atas cukup, maka atas dasar itulah PNS tidak dibenarkan menggunakan gas elpiji 3 kilogram.

Selain PNS, dalam surat edaran itu juga disebutkan larangan penggunaan elpiji 3 kg ditujukan kepada para pelaku usaha selain usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta.

Juga ditujukan kepada seluruh masyarakat dalam wilayah Aceh yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1,5 juta per bulan dan tak memiliki surat keterangan tidak mampu dari gampong. “Mereka yang termasuk dalam kelompok ini juga dilarang menggunakan elpiji tabung 3 kilogram.”

Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA), Fahmiwati menilai edaran itu sebagai satu langkah positif untuk membela masyarakat yang kurang mampu mendapatkan haknya. Selama ini sering terjadi kelangkaan elpiji 3 kilogram di beberapa daerah di Aceh, dan itu merupakan persoalan yang tidak terselesaikan hingga saat ini. “Pantauan YaPKA ada beberapa pemberian penjualan elpiji 3 kilogram yang tidak sewajarnya, dan tugas kami untuk melaporkan kepada Disperindag untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Distribusi eliji bersubsidi ini memang sangat sulit diawasi, sehingga banyak tidak mencapai sasaran atau dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak berhak. Beragam skema pengendalian elpiji subsidi sudah dilakukan pemerintah dalam kurun tiga tahun terakhir untuk mencegah perampasan hak warga miskin. Bahkan, pemerintah sempat mewacanakan pengendalian konsumsi elpiji bersubsidi melalui distribusi tertutup yang rencananya diterapkan tahun 2020.

Konsep dari distribusi tertutup itu sendiri, konsumen akan membeli elpiji 3 kg dengan harga maksimal sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Sebab sistem distribusi tertutup ini menggunakan sistem pembayaran nontunai mulai dari Pertamina, agen, sampai ke pangkalan elpiji. Dengan distribusi tertutup ini nantinya setiap rumah tangga yang memiliki kartu pembelian elpiji 3 kg akan mendapatkan jatah 3 tabung setiap bulan. Sedangkan usaha mikro akan mendapatkan jatah 9 tabung setiap bulan.

Menurut data secara nasional, subsidi elpiji kini tak boleh lagi dianggap remeh. Sebab peningkatan konsumsi setiap tahunnya meningkat. Secara statistik, misalnya, kebutuhan elpiji 3 kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat. Konsumsi elpiji 3 kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 metrik ton (MT), tahun 2016 sebesar 6.028.420 MT, dan tahun 2017 sebesar 6.305.422 MT.

Belum adanya aturan khusus yang membatasi penggunaan elpiji, khususnya elpiji 3 kg, ini membuat permintaan akan semakin tinggi setiap tahunnya. Dan, disparitas harga yang cukup tinggi antara elpiji 3 kg dengan elpiji di atasnya pun mendorong tingkat permintaan. Dengan demikian beban subsidi pasti akan terus meningkat sepanjang tahun.

Kenyataan selama ini, upaya penyaluran elpiji bersubsidi agar tepat sasaran tidaklah mudah. Sebab kriteria tepat sasaran pun agak sulit karena dalam aturan sendiri masih terbuka. Belum ada kriteria baku mengenai rumah tangga tidak mampu. Tapi dalam aturan hal itu disebutkan rumah tangga dan UKM.

Makanya, sambil menunggu adanya regulasi baru yang lebih menjamin ketersaluran tepat sasaran, untuk saat ini kerja sama aparat pemerintah daerah, kepolisian, dan sebagainya harus dilakukan mengawasi distribusi. Keberadaan kepolisian sangat penting, selain bisa mencegah juga bisa menindak. Sedangkan peran pemprov, pemkab, dan pemko, sebagai pihak yang tahu keluhan dan kebutuhan penduduk miskinnya. Dan, mereka juga yang tahu siapa warganya yang miskin dan siapa yang tidak.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved