Tak Perlu Ada Tim Khusus

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh tak perlu membentuk satu tim khusus

Tak Perlu Ada Tim Khusus
For Serambinews.com
Koordinator LSM MaTA, Alfian 

* Untuk Awasi Lelang Proyek APBA
* Itu Tugas Polisi dan Kejati

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh tak perlu membentuk satu tim khusus untuk mengawasi serta menangani masalah yang muncul dalam pelaksanaan lelang proyek APBA 2019 di Unit Layanan Pelelangan (ULP) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Aceh.

“Tim khusus ini apa? Tidak ada kejelasan siapa orang-orangnya. Fungsinya apa? Kalau memang fungsinya untuk menyelesaikan soal-soal pengadaan barang dan jasa, saya pikir itu enggak perlu, karena kita tahu dalam konteks ini ada dua institusi Negara, yaitu Kejati dan Polda,” kata Koordinator MaTA, Alfian.

Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber tamu dalam talkshow Radio Serambi FM, Kamis (27/6), membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul ‘Tim Khusus Awasi Lelang Proyek, akan Efektifkah?’. Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Redaktur Politik dan Keamanan Harian Serambi Indonesia, Yocerizal, yang dipandu host, Eka Nataya.

Jika pun Pemerintah Aceh tetap memaksakan agar tim ini terbentuk, Alfian meminta agar nama-nama mereka yang masuk dalam tim dipublikasikan dan dijelaskan apa-apa saja tugas dan wewenangnya. Namun ia curiga bahwa tim ini hanya akal-akalan Pemerintah Aceh saja untuk meredam isu dan kritikan-kritikan terkait pelaksanaan proses lelang.

Ia juga meragukan tim ini akan efektif mengawasi dan menangani masalah yang muncul dalam proyek APBA, sebab institusi yang memiliki kewenangan untuk itu hanya Polri dan Kejati, dan hal ini menurut dia, memang sudah menjadi tugasnya kedua institusi tersebut. Karena itulah, Alfian menilai pembentukan tim khusus ini tak perlu.

Pemerintah Aceh lanjutnya, lebih baik menggandeng Polisi dan Kejati untuk secara aktif mengawasi lelang proyek tersebut. Apalagi sejauh ini ia melihat peran kedua institusi itu dalam mengawasi proyek-proyek pemerintahan masih sangat rendah.

“Pemerintah Aceh sebaiknya menggandeng Polri dan Kejati untuk mengawasi lelang proyek. Tetapi jika Polisi dan Kajati ternyata juga ikut menikmati APBA, ya..kita tidak tahu lagi, berarti sudah bobrok sekali Negara ini,” pungkas Alfian.

Solusi lain yang menurutnya lebih efektif adalah dengan membentuk unit pengaduan. Di unit pengaduan itu semua permasalahan terkait proyek APBA ditampung, baik masalah kualitas pekerjaan yang jelek, masih adanya permainan dalam proses lelang, ancaman, suap menyuap, serta berbagai permasalahannya.

Tetapi unit pengaduan tersebut harus dikelola secara transparan dan harus disampaikan kepada publik, sehingga publik mengetahui dan ikut mengawasi. “Dengan demikian publik mengetahui setiap permasalahan yang terjadi, siapa yang bermain, dan lain sebagainya. Menurut saya, pengawasan dari publik itu sangat penting sekali,” demikian Alfian.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved