Walhi Investigasi Lokasi PLTU 3-4

lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh melakukan investigasi ke lokasi proyek

Walhi Investigasi Lokasi PLTU 3-4
IST
SEJUMLAH truk mengangkut tanah untuk ditimbun dalam areal pembangunan PLTU 3-4 di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Kamis (27/6). 

* Pembangunan Diduga tak Sesuai Amdal

SUKA MAKMUE - lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh melakukan investigasi ke lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan 3-4 di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya.

Walhi menilai, pembangunan PLTU 3-4 itu tidak sesuai analisis dampak lingkungan (amdal) karena melakukan penimbunan ke daerah sumber air. Selain itu, adanya penimbunan material gambut ke daerah resapan air dapat menyebabkan dampak kepada masyarakat setempat, apalagi lokasi penggalian saat ini berada di pinggir jalan nasional.

Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir kepada Serambi, Kamis (27/6), mengatakan, bahwa dokumen amdal tidak dikaji secara detil terkait pengelolaan timbunan dengan material gambut. Seharusnya, jelas M Nasir, dalam dokumen amdal harus ada kajian karena dampak paling besar adalah penimbunan kolam daerah resapan air.

“Areal kolam yang ditimbun pada sebelah kanan dari arah lokasi pembangunan PLTU 3-4 telah membuat daerah resapan air akan terdesak dan di ujung sebelah itu ada pemukiman warga yang jelas akan berdampak banjir,” kata Muhammad Nasir saat melakukan investigasi ke lokasi pembangunan PLTU 3-4 di Desa Suak Puntong.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu, tukas M Nasir, Walhi Aceh mendorong Pemerintah Kabupaten (pemkab) Nagan Raya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memiliki kewenangan pengawasan, harus meminta klarifikasi dari pihak perusahaan. “Pemerintah harus tegas, bahwa sebelum adanya lisensi yang menjamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan akibat penimbunan tersebut, maka aktivitas perusahaan harus dihentikan untuk sementara waktu,” tandasnya.

Kecuali itu, lanjutnya, penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga harus turun tangan untuk melakukan penyelidikan jika ada unsur-unsur yang dianggap melanggar hukum dalam penimbungan lokasi proyek pembangunan PLTU Nagan 3-4 itu.

“Jika ada unsur-unsur pidana dalam kegiatan penimbunan ini, maka harus diproses hukum. Sebab, mengambil material pasir kemudian dibawa ke atas untuk menimbun lahan gambut, dan sebaliknya material gambutnya dibawa ke bawah untuk menimbun kolam daerah resapan air yang jelas akan berdampak pada kerusakan lingkungan,” tegas Muhammad Nasir.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nagan Raya, Teuku Hidayat, didampingi Kabid Amdal, Jufrizal, kepada Serambi, Kamis (27/6), mengatakan, terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan, pihaknya akan segera memanggil pihak PT Meulaboh Power Generation untuk meminta klarifikasi.

“Sejauh ini, pihak perusahaan tidak pernah melakukan koordinasi dengan DLH Nagan Raya dalam pembangunan PLTU 3-4 di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir,” tegasnya.

“Kita juga telah turun langsung ke lapangan dan melihat adanya temuan pembuangan material gambut sembarangan. Namun demikian, kita juga akan berkoordinasi dulu dengan DLHK Provinsi Aceh sejauhmana kewenangan DLH Nagan Raya dalam hal pengawasan pembangunan PLTU 3-4 yang berkaitan dengan lingkungan, sebab izin amdal pun ada di provinsi,” pungkas Teuku Hidayat.(c45)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved