Breaking News:

Darmili juga Dibidik Pasal Gratifikasi

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terus mendalami kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue

Editor: bakri
SERAMBI/BUDI FATRIA
RUMAH dan mobil milik mantan bupati Simeulue, Darmili yang berada Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh disita penyidik Kejati Aceh. 

BANDA ACEH - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh terus mendalami kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012 dengan tersangka Drs Darmili, Bupati Simeulue periode 2002-2012. Dalam kasus tersebut, Darmili yang kini menjabat sebagai anggota DPRK tersebut pasal tentang gratifikasi dan pemerasan dalam jabatan.

“Tersangka (Darmili-red) tak hanya kita dakwa dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tapi juga Pasal 11 dan 12 huruf (e) undang-undang tipikor,” ungkap Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH, kepada Serambi, Jumat (28/6).

Dijelaskan, Pasal 11 UU Tipikor berkenaan dengan gratifikasi yang ancaman pidananya setahun penjara dan paling lama lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta. Sedangkan Pasal 12 huruf (e), lanjutnya, berkenaan dengan pemerasan dalam jabatan yang ancaman pidana penjaranya seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Jadi konsentrasi kawan-kawan (penyidik) bukan saja pada kerugian negara (Pasal 2 dan 3 UU Tipikor), tapi juga Pasal 11 terkait gratifikasi dan Pasal 12 huruf e terkait pemerasan dalam jabatan,” ungkap Munawal. Dari hasil perhitungan penyidik, lanjutnya, indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 2,5-Rp 3 miliar dari total jumlah penyertaan modal dari APBK setempat untuk perusahaan itu Rp 227 miliar pada 2002-2012 atau saat Darmili menjabat Bupati Simeulue.

Munawal menambahkan, pihaknya akan berupaya menyelesaikan kasus itu agar bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Sebab, sebutnya, perkara yang ditangani sejak 2015 tersebut termasuk salah satu kasus mangkrak.

Menurut catatan Serambi, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut sudah menunjukkan kemajuan setelah penyidik Kejati menyita mobil Toyota Fortuner BL 1 ST serta tanah sekaligus rumah dua lantai milik Darmili di Lorong Bahagia, Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (27/6).

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 Maret 2016, tapi hingga kini Darmili belum juga ditahan. Terhadap hal itu, Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mempertanyakan alasan penyidik belum menahan Darmili. Namun, penyidik berdalih Darmili masih berstatus anggota DPRK aktif sehingga penahanannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh seperti diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Pertanyaannya, apakah Kejati sudah meminta persetujuan Gubernur secara tertulis? Kalau sudah, kapan? Padahal, dalam UUPA jelas dinyatakan bahwa bila surat sudah dikirim tapi gubernur belum memberi persetujuan dalam waktu 60 hari, maka penyidikan dan penahanan Darmili sudah dapat dilakukan,” kata Alfian.

Ia menilai, selama ini kejaksaan sering “berlindung” di balik persetujuan gubernur untuk tak menahan tersangka korupsi. “Seharusnya ketika aset sudah disita dan status tersangka pun sudah cukup lama, maka Kejati sudah dapat menahan pelaku yang diduga melakukan korupsi,” tegas Alfian.

Ia juga mempertanyakan alasan lamanya dilakukan penahanan terhadap tersangka mengingat kasus itu sudah lama pula. Jangan sampai terkesan ketika pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi tak langsung ditahan hingga pengaruhnya hilang. “Tapi, setelah tidak memiliki pengaruh apa-apa lagi baru ditindak. Ini membuktikan negara kalah dengan koruptor,” pungkas Alfian.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved