Opini

Pemilu 2019 Pertaruhan Kepentingan Politik

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung 17 April 2019 yang lalu sampai dengan saat ini masih terus

Pemilu 2019 Pertaruhan Kepentingan Politik
IST
Taufiq Abdul Rahim, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Oleh Taufiq Abdul Rahim, Ketua LP4M Unmuha dan Pengajar FISIP Unsyiah

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung 17 April 2019 yang lalu sampai dengan saat ini masih terus menyisakan persoalan yang sangat krusial dan menjadikan seluruh energi serta perhatian terkuras bagi seluruh rakyat dan bangsa. Apalagi dilaksanakannya secara serentak pemilihan presiden (eksekutif) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khusus untuk Aceh DPRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). Sehingga Pemilu 2019 ini dinilai sangat rumit dan kompleks dalam pelaksanaannya serta menarik perhatian publik, masyarakat, para politisi, para ilmuan/pakar, serta seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks politik Pemilu 2019 ini, pemahaman, pembahasan dan perbincangan permasalahan politik sesungguhnya diperluas kepada konteks masyarakat dan manusia sejagat dalam usaha kepada arah pencapaian keadilan sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat bersifat subjektif dan preskriptif, karena falsafah politik juga merupakan pemahaman bersifat sejagat.

Hal ini digambarkan juga cerminan kesejarahan dan masyarakat yang harus memperoleh penghargaannya, para filosof yang ikut memikirkannya, juga persoalan sejagat tentang manusia dan masyarakatnya tanpa melihat waktu, tempat dan budayanya. Sehingga adakalanya falsafah politik juga bersifat normatif dan intuitif, ini merupakan gambaran dari ilham seorang tokoh pemikir secara spontan tanpa melalui kajian yang objektif dan analisis yang empirik.

Berdasarkan metodologi utamanya sebagai spekulatif dan penganalisisan spekulatif, yaitu tidak saintifik dan empirik seperti kajian-kajian yang menghasilkan teori-teori ilmu politik, ini sejalan dengan analisis data dan fakta yang melihat premis tertentu, sistematik, objektif serta fenomena dan mampu untuk diuji serta diulangkaji secara akademis dalam pertarungan.

Dalam hal ini dapat dinyatakan berbagai teori seperti teori kelas, teori hegemoni, teori elite, teori demokrasi, teori feminis dan lain sebagainya. Ini dapat dilihat dari suatu fenomena yang sama, sebagaimana perkembangan politik yang berlaku saat ini dengan melihat berbagai variabel yang berlainan. Maka secara filosofis biasanya dihasilkan berdasarkan kemantapan “speculatif reasoning”, yakni pernyataan tegas dan pembahasan spekulatif seringkali tidak berdasarkan metodologi pengumpulan data yang objektif, empirik dan sistematis.

Hal ini juga dirumuskan Anub Chand Kapur (Principle of Political Science, 1971), yaitu seorang filosof politik membuat penelitian terhadap realitas dalam konteks ideal, yang sementara dalam konteks nyata dan khusus dalam kerangka sejagat.

Yang sifatnya spekulatif dan menggunakan daya pikir ini menyebabkan semakin penting memiliki kemampuan, pemahaman dan penggunaan bahasa yang baik. Sehingga politik itu sendiri memiliki value judgement, yaitu nilai yang tersendiri tentang sesuatu yang dikemukakan tersebut dari segi “kebenaran”, “kewajaran” dan “baik-buruknya”. Sebagaimana Kamlin (1986) tujuan manusia di bumi adalah menegakkan the kindom of God on earth, sebagaimana dikutip dari Agustine of Hippo (354-430) dan Thomas Aquinas (1226-74) menegaskan pemerintahan yang baik itu adalah berlandaskan hukum agama.

Menurut para tokoh filosof Islam pula antara lain Al-Farabi, Ibnu Khaldun (732-1332) dan Iqbal (1877-1983), mengemukakan kesempurnaan prinsip-prinsip hukum Islam dan tujuan politik Islam yang menjamin kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga konsistensi kehidupan juga penuh dengan pertarungan serta perdebatan secara kontekstual untuk tetap mempertahankan kehidupan secara nyata dan bertanggung jawab.

Aliran falsafah pemikiran liberal lahir dari pada pertentangan terhadap monarki kekuasaan mutlak bahwa, pemerintahan yang ideal itu adalah yang mengutamakan kebebasan dan kepentingan individu. Sebaliknya aliran Marxis yang falsafahnya muncul pada masa revolusi industri di Eropah, negara yang diidamkan adalah negara yang mempunyai institusi kekuasaan seperti pemerintahan, maka pemerintahan adalah alat kelompok kekuasaan ekonomi yang menindas dan mengeksploitasi masyarakatnya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved