Rekanan Proyek PLTM Lawe Sikap Diduga tak Bayar Retribusi Galian C, Ini Penjelasan BPKD Agara

Aktivitas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTM) Lawe Sikap, sangat tinggi bahkan informasinya direncanakan rampung pekerjaan akhir..

Rekanan Proyek PLTM Lawe Sikap Diduga tak Bayar Retribusi Galian C, Ini Penjelasan BPKD Agara
For Serambinews.com
Personel Polres Aceh Tenggara mengamankan dua ton lebih kayu ilegal di lokasi proyek PLTMH Lawe Sikap, Aceh Tenggara, Rabu (12/6/2019). 

 
Rekanan Proyek PLTM Lawe Sikap Diduga tak Bayar Pajak Galian C, Ini Penjelasan Kabid Pendapatan BPKD Agara 

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara 

SERAMBINEWS.COM /KUTACANE - Aktivitas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Mikroidro (PLTM) Lawe Sikap, Aceh Tenggara sangat tinggi bahkan informasinya direncanakan rampung pekerjaan akhir 2019.

Namun, disinyalir pihak rekanan tidak pernah membayarkan pajak Galian C, mineral bukan logam dan bebatuan mencapai Rp 4.000 per kubik untuk kebutuhan galian C dalam proyek pembangkit tenaga listrik itu.

Bukan hanya itu, pihak perusahaan  pembangunan proyek PLTM Lawe Sikap juga disinyalir tidak tuntas membayarkan setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan nihilnya setoran pajak penghasilan final yang disetorkan ke kas negara (PPH) sebesar 2,5 persen dari harga jual dan juga setoran biaya perolehan hak atas tanah baru (BPHTB) sebesar 5 persen dari nilai jual tanah yang dikurangi Rp 60 juta dari nilai harga jual tanah.

Hal ini merugikan pendapatan asli daerah (PAD) dan terindikasi terjadinya dugaan korupsi dan merugikan Pemkab Agara. 

Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara, M Rizal Ketaren SE MSI, kepada Serambinews.com,Sabtu (29/6/2019) mengatakan, sejak adanya aktivitas proyek pembangunan proyek PLTM Lawe Sikap, mereka baik dari pihak perusahaan proyek pembangunan PLTM Lawe Sikap maupun pihak ketiga sebagai pemasok material bebatuan dan pasir dan jenis lainnya tidak pernah menyetorkan pajak mineral bukan logam dan bebatuan sebesar Rp 4.000 per kubik sesuai dengan Perbup nomor 7 tahun 2014, tentang pajak mineral bukan logam dan bebatuan.

Ia meminta dari pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta untuk mengaudit aliran dana yang ditransfer pihak perusahaan sebagai pemasok material batu pecah maupun jenis lainnya. Disini, katanya, akan terlihat berapa banyak kebutuhan tersebut dan juga kita akan mengetahui berdasarkan lokasi luasnya pekerjaan proyek PLTM Lawe Sikap tersebut.

 
Terkait hal itu, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Aceh Tenggara, M Saleh Selian, mengatakan, perusahaan sebagai pemasok material batu pecah dan jenis material lainnya ke proyek PLTM Lawe Sikap yang tidak membayarkan pajak galian C nya ke pihak Pemkab Agara melalui Kabid Pendapatan BPKD diduga ada yang tidak beres.

Misalnya, perizinan secara administratif belum mampu mereka penuhi atau hal lainnya sehingga mereka kesulitan menyetorkan pajaknya atau memang mereka tidak peduli.

Ini merupakan bentuk yang melanggar hukum dan berpotensi terjadinya dugaaan korupsi karena ini adalah bentuk memperkaya orang lain dari merugikan pemerintah daerah.

Jadi, LIRA Agara meminta kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh serta Ditremkrimsus Polda Aceh agar mengusut tuntas dan bekerjasama dengan PPATK Jakarta.(*)


 
 

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved