Rp 3 T Uang Keluar dari Aceh

Data dari Bank Indonesia (BI) Aceh pada 2018 menunjukkan Rp 8 triliun uang yang dikeluarkan BI ke perbankan

Rp 3 T Uang Keluar dari Aceh
ZAINAL ARIFIN LUBIS,Kepala BI Perwakilan Aceh

* Pada Tahun 2018

BANDA ACEH - Data dari Bank Indonesia (BI) Aceh pada 2018 menunjukkan Rp 8 triliun uang yang dikeluarkan BI ke perbankan dan masyarakat hanya Rp 5 triliun yang kembali. Artinya, terdapat Rp 3 triliun uang tunai yang keluar dari Aceh pada tahun itu.

“Jumlah tersebut akan semakin besar apabila data transaksi non-tunai juga diperhitungkan, dimana terjadi transfer dana keluar Aceh akibat transaksi bisnis antara pelaku usaha di Aceh dengan pihak luar,” papar Kepala BI Perwakilan Aceh, Zainal Arifin Lubis, dalam diskusi Terfokus Rekomendasi Kegiatan Strategis Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2020, di Auditorium BI Aceh, Kamis (27/6).

Dikatakan, kemiskinan yang terjadi di Aceh satu diantaranya disebabkan oleh sebagian besar uang APBA tidak berputar di Aceh. Melainkan keluar dari Aceh akibat ketergantungan Aceh terhadap pasokan barang dari luar Aceh.

Menurutnya, sebagai provinsi dengan APBD terbesar di Sumatera, Aceh memiliki kemampuan untuk membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi. Dana APBA yang mencapai Rp 17 triliun, akan memberi dampak yang signifikan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Aceh sepanjang digunakan dengan efektif dan efisien.

“Alokasi anggaran harus difokuskan pada sektor-sektor yang potensial, unggulan, dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian Aceh. Ketidakefektifan penggunaan APBA akan menyebabkan keberadaan dana APBA yang besar tidak memberikan multiplier efek yang signifikan dalam perekonomian Aceh,” terang Zainal Arifin Lubis.

Ia menyebutkan, Aceh memiliki potensi yang luar biasa, baik dalam sumber pendanaan dan sumber daya alam. Keunggulan di berbagai sektor yang dimiliki Aceh seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata harus dimanfaatkan dan dikembangkan dengan optimal melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang mendukung, serta dana yang bersumber dari APBA, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi Aceh menunjukkan perbaikan yang terlihat dari beberapa indikator ekonomi. Meskipun menunjukkan perbaikan, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti untuk diselesaikan bersama oleh stakeholder di Aceh.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, besarnya ketergantungan ekonomi terhadap daerah lain, minimnya investasi, dan struktur ekonomi yang masih mengandalkan APBA merupakan beberapa permasalahan yang harus segera dituntaskan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan pada diskusi tersebut menyampaikan untuk menuju perencanaan dan penggunaan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu, harus ada perubahan komitmen, habbit, mekanisme dan budaya dalam penyusunan anggaran.

Dikatakan, pertanyaan yang timbul di masyarakat saat ini adalah mengapa Aceh tergolong provinsi miskin, sementara kapasitas fiskal dan keuangan Aceh relatif baik, potensi ekonomi Aceh juga mendukung. Pertanyaan inilah yang harus dijawab dengan pembangunan yang berkualitas melalui alokasi APBA yang efektif.

“Untuk mewujudkan hal ini diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, antaranya pemerintah, swasta, dan badan usaha. Oleh karena itu Bappeda menyambut baik inisiatif BI dalam menggelar pertemuan pada hari ini,” sebutnya.

Pertemuan tersebut diinisiasi oleh BI dan Bappeda dalam rangka meningkatan efektivitas alokasi dan penggunaan APBA. Dalam diskusi itu juga dihadiri beberapa Kepala Dinas dan Kepala Bidang SKPA terkait, antaranya Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan, Direktur Atsiri Research Centre Univ Syiah Kuala, Ketua HIMKI Aceh serta Bappeda Aceh Jaya.(una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved