Tuntaskan Butir MoU Helsinki!

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo-Sandi terhadap sengketa Pemilu Pilpres

Tuntaskan Butir MoU Helsinki!
IST
RIZKI ARDIAL, Ketua BEM UIN Ar-Raniry

* Desakan dari Aceh untuk Presiden Terpilih

BANDA ACEH - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Prabowo-Sandi terhadap sengketa Pemilu Pilpres (Pilpres) 2019, semakin mengukuhkan posisi Jokowi-Ma’aruf sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih, meskipun belum resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi dipastikan bakal kembali berkuasa untuk kedua kalinya. Seiring dengan hal itu, sejumlah kalangan di Aceh mengingatkan kepada Presiden terpilih bahwa masih ada persoalan yang belum selesai, yakni impelementasi terhadap nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dan Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Desakan itu salah satunya datang dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Ketua BEM UIN Ar-Raniry, Rizki Ardial, mewakili mahasiswa Aceh menitipkan harapan besar kepada presiden terpilih agar fokus dalam merealisasikan semua perjanjian dan butir-butir MoU Helsinki.

“Sebagai mahasiswa Aceh, kita harapkan siapapun presidennya, MoU Helsinki harus segera direalisasikan. Sudah saatnya pemerintah pusat untuk merealisasikan janji-janjinya kepada rakyat Aceh. Sudah berjalan 14 tahun penjanjian damai namun belum juga terealisasi,” kata Rizki, Jumat (28/6).

Menurutnya, setelah penandatangan nota kesepahaman antara RI dan GAM 2005 silam, di Indonesia telah dua kali pergantian presiden, namun belum membawa pengaruh yang berarti bagi pemenuhan butir-butir MoU tersebut. Oleh karena itu, mahasiwa mengharapkan itikad baik presiden terpilih di Pemilu 2019 untuk segera menuntaskan butir MoU Helsinki tersebut.

“Agar tidak terjadi berbagai konflik baru di Indonesia, Aceh khususnya. Karena dalam situasi dan kondisi apapun, rakyat Aceh akan terus memperjuangkannya, selagi apa yang dikehendaki rakyat Aceh belum terpenuhi,” ujar Rizki.

Hal senada juga disampaikan Jurubicara Majelis Pekerja Forum Aktivis 98 Aceh, Taufik Abdullah MA. Dari hasil round table meetting, Jumat (28/6), pihaknya berpendapat bahwa proses peace building perlu dievaluasi secara kritis. Karena itu, menjelang momentum 14 tahun damai Aceh, pihaknya berharap pemerintahan Aceh, baik eksekutif maupun legislatif, agar segera bersikap.

“Para pihak, baik partai nasional dan lokal, serta segenap elemen masyarakat Aceh agar menyadari usia perdamaian Aceh belum berlangsung legitimed dan konstitusional dalam kerangka NKRI. Implementasi MoU Helsinki dan UUPA belum terealisasi sepenuhnya, serta belum menjamin sepenuhnya kepastian hukum dan kepastian politik. Diperlukan rekomitmen dan rekonsensus sebagai satu keniscayaan,” tulis Taufik dalam pernyataan tertulisnya kemarin.

Majelis Pekerja Forum Aktivis 98 Aceh juga berharap Lembaga Wali Nanggroe memfasilitasi para pihak untuk membicarakan tantangan dan hambatan, serta langkah-langkah kongkret penyelesaian kewenangan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA. “Forum ini sangat mendukung penguatan Lembaga Wali Nanggroe agar berperan lebih konstruktif. Diharapkan mampu menjaga stabilitas politik dan perdamaian seutuhnya. Disamping itu, mampu menjadi pengayom eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan, serta menjadi pembina pelestarian adat budaya yang berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam,” ujar Taufik Abdullah.

Sementara itu, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua BEM UIN Ar-Raniry, Rizki Ardial, meminta kedua pendukung pasangan calon agar saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dikatakannya, apapun yang diputuskan oleh MK itulah hasil terbaik.

Indonesia lanjutnya, adalah negara hukum, jadi apapun putusan hukum harus dihargai dan dihormati, terlepas adanya indikasi kecurangan atau kejanggalan saat pelaksanaan pemilu. “Namun itu tetap harus dibuktikan sesuai prosedur hukum yang berlaku, mungkin itu merupakan kelemahan dari sistem pembuktian kita dalam membuktikan berbagai kecurangan yang terjadi,” pungkas Rizki Ardial.

Forum Aktivis 98 Aceh juga dapat menerima keputusan MK dan mengapresiasi sikap patriotik Prabowo-Sandi sebagai negarawan. “Keduanya kita pandang telah berupaya memperkuat demokrasi, undang-undang dan sistem pemilu di Indonesia di masa akan datang. Catatan kritis dalam keputusan MK kiranya menjadi acuan yang kontsruktif dalam memperbaiki tatanan demokrasi secara subtansial maupun secara prosedural,” tulis Jurubicara Majelis Pekerja Forum Aktivis 98 Aceh, Taufik Abdullah MA.

Pihaknya menilai pelaksanaan Pemilu Serentak tidak efektif, berpotensi memunculkan pembelahan sosial politik warganegara, kerentanan secara psikis maupun psikologis, bahkan berdampak tragis jatuhnya korban jiwa bagi penyelenggara pemilu. Karena itu, Pilpres dan Pileg sebaiknya dipisahkan agar asas pemilu jurdil, bebas, umum, rahasia dan demokratis dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

“Masa jabatan presiden dan wakil presiden juga perlu dibatasi satu periode dengan masa jabatan 6 tahun. Dengan begitu, polarisasi konflik kepentingan dapat dicegah, disintergrasi sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diatasi, serta oligarkhi partai politik yang berpotensi menghancurkan sendi-sendi demokrasi segera bisa diamputasi,” urainya.(dan/yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved