32 Gampong belum Cairkan Dana Desa

Sebanyak 32 gampong dari delapan kecamatan di Aceh Utara hingga kemarin tak bisa mencairkan dana desa

32 Gampong belum Cairkan Dana Desa
FAUZI YUSUF, Wabup Aceh Utara

LHOKSUKON - Sebanyak 32 gampong dari delapan kecamatan di Aceh Utara hingga kemarin tak bisa mencairkan dana desa tahap pertama sebesar 20 persen, karena belum mengajukan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG). Padahal, batas pencairan dana tahap pertama minggu ketiga Juni atau pada 21 Juni 2019 lalu.

Dari delapan kecamatan tersebut, terbanyak yang belum mengajukan APBG di Kecamatan Pirak Timu yaitu 13 gampong, kemudian di Kecamatan Syamtalira Bayu dan Meurah Mulia masing-masing tujuh gampong. Sedangkan Nibong, Matangkuli, Baktiya Barat, Tanah Jambo Aye, Dewantara, masing-masing satu gampong.

Jumlah dana desa untuk Aceh Utara tahun 2019 yang bersumber dari APBN mencapai Rp 627,9 miliar lebih. Sedangkan dari APBK Aceh Utara Rp 101,4 miliar. Setiap desa mendapatkan dana tersebut dalam jumlah bervariasi, mulai dari Rp 700 juta sampai Rp1,6 miliar

“Sebelumnya kita sudah mengadakan pertemuan dengan camat dan dinas terkait dengan Satuan Tugas (Satgas) dana desa dari Pusat. Ketika itu camat menyebutkan akan memfasilitasi supaya proses pencairan tahun ini maksimal,” ujar Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf kepada Serambi, Sabtu (29/7).

Namun, karena masih ada 32 gampong yang belum bisa mencairkan dana tahap pertama tersebut, awal Juli pihaknya akan memanggil camat bersama dinas terkait untuk dievaluasi secara keseluruhan. Mereka akan ditanyakan penyebab terkendalanya pencairan dan diharapkan ke depan tak terjadi lagi.

“Bila ditemukan persoalan di tingkat desa atau tingkat kecamatan yang menyebabkan dana tak bisa dicairkan, tentunya nanti akan ada penekanan kepada desa dan camat,” katanya. Pada akhir 2019, pemkab juga akan mengadakan bimbingan teknis (bimtek), sehingga tuha peut dan aparat desa lain bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Fauzi Yusuf mengaku akan turun ke semua kecamatan untuk mengadakan pertemuan dengan camat dan keuchik agar mudah mengawasi realisasi dana desa. “Ke depan kita rencanakan untuk membuat sistem, sehingga memudahkan prosesnya. Bila ada yang terlambat akan ditolak oleh sistem,” pungkas Wabup.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM PP dan KB) Aceh Utara Fakhruradhi MH kepada Serambi menyebutkan, secara persentase pencairan tahap pertama sudah mengembirakan, yaitu sekitar 95 persen. Dari 852 gampong, hanya 32 gampong yang belum mencairkan dana tahap pertama.

“Kita juga sudah mempersiapkan surat untuk kita sampaikan kepada camat, supaya desa-desa yang sudah mencairkan tahap pertama dapat segera mempersiapkan tahap dua. Persyaratannya, antara lain laporan realisasi akhir tahun, bukti setoran pajak, dan persyaratan lainnya,” ujar Fakhrurradhi.(Jaf)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved