Warga Asing Pantau Kekayaan Alam

Sejumlah warga asing mulai memantau kekayaan alam yang tersimpan di bawah ‘perut’ Kabupaten Pidie

Warga Asing Pantau Kekayaan Alam
IST
FADHLULLAH TM DAUD, Wakil Bupati Pidie

* Pemkab Pidie Harus Mengawasi Secara Ketat

SIGLI- Sejumlah warga asing mulai memantau kekayaan alam yang tersimpan di bawah ‘perut’ Kabupaten Pidie dalam beberapa bulan terakhir ini. Pemkab Pidie harus melakukan pengawasan secara ketat atas kedatangan para pendatang ilegal dari luar negeri yang memiliki beragam modus untuk memuluskan rencananya mengeruk hasil bumi di masa mendatang.

Dengan adanya sinyal itu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie harus tetap menjaga kekayaan alam yang melimpah, seperti di Tangse, Geumpang dan Mane, serta kawasan pegunungan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, warga asing dengan berbagai dalih terus melakukan survei untuk melihat kekayaan alam yang tersimpan di bawah bumi Pidie.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) DPRK Pidie, Jailani HM Yacob pada Sabtu(29/6) yang meminta Pemkab Pidie agar tidak kecolongan dalam mengawasi warga asing yang terus mengincar kekayaan alam di Tangse, Geumpang dan Mane.

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi terbaru, warga sempat memergoki warga asing, yang berkeliaran di kawasan hutan lindung Geupo, Kecamatan Mane. Namun, katanya, warga asing yang berjumlah lebih dari satu orang itu telah angkat kaki dari Pidie.

Jailani mengatakan menjelaskan warga asing yang melakukan survei di kawasan hutan lindung Geupo, Kecamatan Mane ingin melakukan survei pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). “Sesudah kita periksa ke Geupo Mane, bahwa warga asing itu tidak memiliki izin melakukan survei pembangunan PLTA,” ujarnya.

Dia menambahkan mereka telah menghentikan survei tersebut dengan meninggalkan Mane. Jailani yang didampingi anggota dewan lainnya, Samsul Bahri, menyampaikan hal itu di sela-sela sidang pembacaan pendapat akhir fraksi, terhadap pembahasan LKPJ bupati 2018 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK 2018 di gedung DPRK.

Dia menyebutkan bebasnya warga asing menerobos kawasan hutan lindung di Pidie, membuktikan lemahnya Pemkab Pidie dalam mengawasi pendatang ilegal. Dia b erharap pemkab harus menutupi kran bagi warga asing yang belum mengatongi izin eksplorasi.

Sebab, katanya, menyangkut izin prinsip melakukan eksplorasi, tentunya harus menganut sistem ke hati-hatian yang mengacu kepada undang-undang yang berlaku. “Artinya, perlu pengkajian teknis secara yuridis dan misi tersirat dari pemohon izin, terutama modus pendatang ilegal dalam mengincar sumber kekayaan alam di Tangse, Geumpang dan Mane,” ujarnya.

Dia menjelaskan kehati-hatian mengeluarkan izin prinsip kepada perusahaan, bukan berarti ingin menghambat investor, tapi hanya untuk menjaga kekayaan alam supaya tidak dikeruk pihak luar. “Kita sedih jika asing mengeruk isi alam kita, sementara warga kita hanya menjadi penonton,” katanya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved