Opini

Politik Pendidikan Zonasi Sekolah

Polemik pendidikan Indonesia kembali hadir saat hendak menerapkan pola zonasi sekolah atas amanah dari Permendikbud

Politik Pendidikan Zonasi Sekolah
IST
Zulfata, S.Ud, M.Ag , Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Oleh Zulfata, S.Ud, M.Ag , Direktur Badan Riset Keagamaan dan Kedamaian Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Polemik pendidikan Indonesia kembali hadir saat hendak menerapkan pola zonasi sekolah atas amanah dari Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Polemik tersebut berawal dari tingginya respon wali murid serta pemerhati pendidikan dalam mencermati dampak penerapan pola zonasi sekolah terkait jalur yang dibuka pada PPDB di tahun 2019.

Sesuai pasal 5 dan 16 Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 terpapar bahwa jalur zonasi sekolah diberikan prinsip atau quota bagi peserta didik. Yakni, 90% mekanisme secara daring, 5% secara prestasi, dan 5% persen secara perpindahan tugas orang tua/wali.

Sederhananya, dengan pola zonasi ini, tidak semua anak berprestasi dapat masuk pada sekolah pilihannya (favorit), dan tidak semua siswa pindahan sekolah dapat diterima, hingga terus diupayakan bahwa semua peserta didik bisa mendapat layanan pendidikan yang sama sesuai tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, memang tak semua harapan sesuai kenyataan. Semua harapan yang ada belum tentu didukung dengan daya kerja yang selaras dengan harapan. Kekalnya jarak antara harapan dan kenyataan semakin diperparah oleh faktor berganti nahkoda, maka berganti pula lenggang kapalnya.

Perdebatan zonasi sekolah yang beredar di publik sejatinya bukan dalam persoalan substansial, melainkan hanya beda sudut pandang dalam memahami keadilan pendidikan antara anak kandung dengan anak bangsa. Sehingga faktor prosedural-mekanis justru menjadi penyebab utama dari kesemberautan penerapan pola zonasi sekolah tersebut. Dampaknya, mencuat pertanyaan bahwa di mana letak keadilan bagi siswa yang berprestasi dengan mahasiswa yang kurang berprestasi? Dan di mana pula tetak persamaan standar mutu pendidikan di sekolah kawasan Indonesia?

Tanpa melibatkan keberadaan sekolah yang tak layak huni di daerah pinggiran bangsa, patutnya pemerintah daerah atau instansi terkait penting merancang secara jitu terkait proses pemberlakuan zonasi sekolah, tentunya langkah ini akan memperhatikan sosio-kultural daerah di mana zonasi tersebut hendak diberlakuan. Terlebih jalur zonasi tersebut dapat dilakukan secara flekibel, asalkan tetap dalam kanal Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.

Suka atau tidak suka, kehadiran zonasi sekolah merupakan angin segar dari negara yang hendak mewujudkan keadilan pendidikan terhadap anak bangsa. Negara telah mencoba membuka celah bagi pelayanan sekolah bagi kaum kurang mampu agar dapat mendapat pendidikan yang sama dengan keluarga yang berharta atau bertahta. Karena pada prinsipnya, zonasi sekolah berupaya untuk mengurangi dampak kemiskinan dan kebodohan melalui strategi pendidikan level siswa.

Jangan sempat pula filsafat zonasi sekolah yang begitu mulia menjadi kabur karena teknik penerapannya masih kurang optimal. Karena penerapan pendidikan nasional di Indonesia begitu unik dan menantang. Negara harus mampu menimbang secara bijak antara mana kebutuhan pendidikan keluarga menengah ke atas, dan mana pula kebutuhan pendidikan para kaum akar rumput. Intinya, secara perundang-undangan, semua siswa wajib mendapat pendidikan yang sama tanpa dibentengi oleh kelas sosial.

Munculnya anggapan bahwa sekolah favorit akan musnah karena zonasi sekolah, dan siswa berprestasi akan hilang semangat belajar saat tidak dapat masuk pada sekolah favoritnya, hingga anggapan kewalahan bagi guru saat siswa berprestasi beradaptasi dengan siswa yang bolos atau suka merokok. Dalam anggapan sedemikian berkesimpulan bahwa zonasi sekolah juga berpeluang bagi penerapan pendidikan liberal pada semua sekolah di Indonesia.

Sekali lagi, menerapkan pendidikan secara adil dalam skala nasional bukanlah pekerjaan sederhana. Tugas ini tentu tidak mungkin berjalan secara mulus dan mudah. Terlebih lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia didampingi oleh lembaga-lembaga pendidikan swasta yang terkadang lebih berkualitas dari pada lembaga pendidikan negeri. Sisi lainnya, menilai sekolah berkualitas atau tidaknya tidak pula sederhana membalik telapak tangan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved