Sekda Aceh Definitif Mendesak

Keberadaan sekretaris daerah (sekda) Aceh definitif dinilai sudah mendesak, terutama menjelang pembahasan

Sekda Aceh Definitif Mendesak
DOK.DPRA
SULAIMAN ABDA,Wakil Ketua I DPRA 

* Jelang Masa Pembahasan Dokumen KUA-PPAS 2020

BANDA ACEH - Keberadaan sekretaris daerah (sekda) Aceh definitif dinilai sudah mendesak, terutama menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020. KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekda untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBA 2020.

Sampai saat ini, posisi sekda Aceh masih dijabat Plt (pelaksana tugas) dan sudah diperpanjang masa tugasnya untuk kali kedua. Di sisi lain, sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua I DPRA Bidang Pemerintahan, Sulaiman Abda, masa pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2020 yang merupakan cikal bakal APBA 2020 sudah semakin dekat.

“Jabatan sekda definitif itu sangat strategis dan penting, sebab sekda merupakan ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang selalu akan berhubungan dengan Banggar (Badan Anggaran) Dewan dalam pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2020 yang waktunya sudah dekat,” kata Sulaiman Abda kepada Serambi, Minggu (30/6).

Pihaknya khawatir, tanpa keberadaan sekda yang definitif, komunikasi TAPA dengan Banggar Dewan bisa terhambat, terutama terkait dengan pengambilan keputusan soal anggaran. “Apalagi daya serap APBA 2019 masih sangat rendah, sampai Juni baru 25,8 persen dari pagunya Rp 17,104 triliun, sementara fisik baru 32 persen,” tambah Bang Leman.

Selain sebagai Ketua TAPA, sekda juga masuk dalam tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang bertugas menerbitkan surat keputusan (SK). “Saat ini, apabila ada pejabat eselon III maupun IV yang akan diganti karena meninggal dunia, sakit berkepanjangan atau pensiun, Plt Sekda tidak bisa menerbitkan SK karena itu wewenangnya sekda definitif. Kondisi ini bisa mengganggu kelancaran jalannya roda Pemerintahan Aceh,” pungkas politisi Golkar tersebut.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar melakukan konsultasi kembali ke Jakarta, meminta Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan SK penunjukan Sekda Aceh yang baru untuk secepatnya dilantik. “Bagi DPRA, ketiga calon yang sudah dipilih semuanya putra terbaik Aceh. Silahkan Presiden bersama Plt Gubernur Aceh memilih salah satu,” demikian Sulaiman Abda.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang SH LLM, mengatakan, penerbitan surat keputusan (SK) penetapan Sekda Aceh defenitif oleh Presiden Joko Widodo mengalami penundaan karena saat tiga nama calon Sekda Aceh diajukan, situasi saat itu masih dalam proses tahapan Pemilu 2019. “Pemerintah Pusat mengatakan proses penetapan sekda definitif akan dilakukan setelah Pemilu 2019,” kata Amrizal kepada Serambi, Jumat (28/6).

Oleh sebab itu, begitu masa jabatan Helvizar Ibrahim sebagai Plt Sekda Aceh untuk periode tiga bulan pertama berakhir pada 30 Mei 2019, Plt Gubernur Aceh memperpanjang kembali masa jabatan Helvizar pada tanggal 1 Juni 2019 kemarin. “Perpanjangan masa jabatan Plt Sekda ini dilakukan Plt Gubernur setelah berkonsultasi dengan Presiden,” imbuh Amrizal.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2009, masa jabatan Helvizar sebagai Plt Sekda dia jelaskan tidak ada batas waktu, atau sampai nanti dilantik Sekda Aceh yang defenitif. “Artinya, saudara Helvizar Ibrahim akan tetap sebagai Plt Sekda Aceh, sampai nanti turun SK Sekda definitif dari Presiden dan dilantik oleh Plt Gubernur Aceh,” terangnya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan panitia seleksi (pansel) yang diketuai Prof A Wahab Abdi, terpilih tiga orang calon Sekda Aceh. Yaitu, M Jafar yang saat ini menjabat asisten I, Taqwallah (Asisten II) dan Kamaruddin Andalah sebagai Asisten III. Hasil seleksi tersebut, pada Desember 2018 diserahkan ke Mendagri dan Kantor Sekretariat Negara untuk ditindaklanjuti dengan memilih salah satu dari tiga nama itu untuk ditetapkan sebagai Sekda Aceh yang baru.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved