Penyidik Minta Imigrasi Cekal Darmili

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh sudah mengirim surat permintaan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap mantan bupati Simeulu

Penyidik Minta Imigrasi Cekal Darmili
For Serambinews.com
Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH 

BANDA ACEH - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh sudah mengirim surat permintaan pencekalan berpergian ke luar negeri terhadap mantan bupati Simeulue, Drs Darmili, ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Darmili yang kini berstatus anggota DPRK Simeulue diminta dicekal karena masih terlibat dalam proses penyidikan atas kasus dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012 di Kejati Aceh.

“Iya benar, permitaan cekal sudah kita ajukan, sudah dikirim,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Aceh, H Munawal Hadi MH menjawab Serambi, Senin (1/7) saat ditanyakan progres penanganan kasus yang kerugian negaranya terindikasi mencapai 2,5-3 miliar rupiah dari total dana penyertaan modal ke PDKS Rp 227 miliar dari APBK tahun 2002-2012 atau saat Darmili menjabat Bupati Simeulue.

Munawal menyatakan, saat ini pihaknya terus berupaya menyelesaikan perkara yang mulai disidik tahun 2015 itu agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Sebelumnya, penyidik sudah menyita harta benda milik Darmili berupa tanah beserta rumah dua lantai dan mobil Toyota Fortuner BL 1 ST.

Penyidik bahkan sedang menyusuri harta lain baik bergerak maupun tidak milik Darmili yang berkaitan dengan perkara itu, terutama yang berada di Simeulue. Sebab, selain dibidik dengan pasal kerugian negara, Darmili juga dibidik dengan pasal gratifikasi dan pemerasan dalam jabatan.

“Saya harap kepada masyarakat kalau mengetahui ada harta tersangka Darmili yang kami tidak ketahui boleh dilaporkan ke nomor 08116717555/(0651) 7559285 atau melalui Facebook; pidsus kejaksaantinggiaceh dan Instagram; pidsus_kejatiaceh,” sebut Munawal.

Selain meminta Imigrasi Aceh untuk mencekal Darmili, Munawal juga mengaku bahwa pihaknya juga sudah mengirim surat permohonan penahanan terhadap Darmili kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT. Selama ini, Darmili belum ditahan bahkan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Maret 2016.

Munawal memiliki alasan kenapa Darmili tidak ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Soalnya, saat itu, Darmili masih berstatus anggota DPRK aktif sehingga sesuai aturan tidak bisa langsung ditahan sebelum diminta persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh. Hal itu diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menyebutkan bahwa pemeriksaan dan penahanan anggota DPRK aktif harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh.

“Tapi kita sudah kirimkan surat permohonan penahanan kepada Gubernur Aceh. Sudah satu minggu kita kirim suratnya, jadi kita sekarang masih menunggu surat balasan dari Gubernur Aceh,” ujar Munawal.

Apabila dalam 60 hari Gubernur Aceh tidak membalas surat permohonan penahanan tersebut, Munawal menyatakan pihaknya tetap berwenang melakukan penahanan Darmili sebagaimana bunyi Pasal 29 ayat (2) UUPA.

Hingga kemarin Darmili masih berdomisili di Simeulue. Selain ia berstatus anggota DPRK di sana, istrinya pun menjabat wakil bupati. (mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved