Warga Mengadu ke Komnas HAM

Sejumlah perwakilan warga Nagan Raya dan Aceh Barat bersama LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh dan Aceh Barat mendatangi

Warga Mengadu ke Komnas HAM
foto/IST
Koordinator GeRAK Aceh Barat Edy Syah Putra didampingi perwakilan masyarakat menyerahkan dokumen pencemaran lingkungan di Nagan Raya dan Aceh Barat kepada Ketua Komnas HAM Aceh Sepriady Utama saat Kantor Komnas HAM Aceh, Banda Aceh, Senin (1/7). foto/IST 

* Soal Dugaan Pencemaran Lingkungan di Nagan dan Aceh Barat

BANDA ACEH – Sejumlah perwakilan warga Nagan Raya dan Aceh Barat bersama LSM Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh dan Aceh Barat mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Aceh, Senin (1/7). Kedatangan mereka untuk membahas tindak lanjut persoalan pencemaran lingkungan di dua daerah itu yang disebabkan oleh aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3-4 di Nagan Raya, PT Mifa Bersaudara, dan PT Bara Energi Lestari (BEL).

Mereka adalah Baharuddin, perwakilan warga Desa Peunaga Cut Ujoeng, Aceh Barat, serta tiga perwakilan warga Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, yakni HT Fachruddin, Muchlis, dan Ginting. Para warga ini didampingi Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani dan Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra.

Saat tiba di Kantor Komnas HAM Aceh, warga disambut oleh Ketuanya, Sepriady Utama SH. Dalam pertemuan dengan Ketua Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriady Utama tersebut, perwakilan warga menyampaikan perihal mandeknya proses ganti rugi tanah dan rumah milik masyarakat di Dusun Geulanggang Meurak, Desa Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya dan Desa Peunaga Cut Ujong, Aceh Barat, yang terdampak aktivitas ketiga perusahaan tersebut.

“Pihak Komnas HAM sebenarnya juga sudah mengirimkan surat rekomendasi bersifat terbatas kepada masing-masing pihak, baik pemerintah tingkat satu dan dua, dan juga kepada perusahaan. Tapi, tidak ditindaklanjuti sampai sekarang,” tukas Edy Syah Putra.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta Komnas HAM Perwakilan Aceh untuk melakukan pemanggilan ulang dan menyurati pihak terkait serta menanyakan sejauh mana proses tuntutan ganti rugi tanah dan rumah warga. Pihaknya berharap, masalah itu bisa diselesaikan secara komprehensif dan berkeadilan.

Kecewa dengan DPRA
Selain mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Aceh, rombongan warga Nagan Raya dan Aceh Barat yang didampingi Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani beserta Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra, sebenarnya juga mendatangi Gedung DPRA untuk melaporkan kasus yang sama. Hanya saja, berbeda saat mereka tiba di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh yang disambut langsung ketuanya, kedatangan rombongan warga ke gedung dewan seperti diabaikan karena tidak ada satu pun wakil rakyat yang menyambut. Padahal, mereka sudah jauh-jauh hari membuat perjanjian dengan Komisi II DPRA untuk membahas masalah itu.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syah Putra mengaku kecewa dengan perlakuan anggota dewan tersebut. Begitu juga dengan perwakilan masyarakat yang merasa diabaikan para wakil rakyat itu. Padahal mereka hanya ingin menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan terkait pencemaran lingkungan di desanya.

“Padahal kita sudah sepakati pada 1 Juli 2019 akan dibuat pertemuan lanjutan dengan komisi yang membidangi persoalan ini, baik dari segi lingkungan maupun hukum. Kesepakatan ini sudah dibicarakan dengan Pak Ermiadi saat turun ke lokasi PLTU di Suak Puntong, satu minggu lalu,” tandasnya.(mas)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved