Anggota DPRA Ramai ke Luar Negeri

Kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRA ke berbagai negara dua bulan menjelang masa jabatan

Anggota DPRA Ramai ke Luar Negeri
For Serambinews.com
Koordinator LSM MaTA, Alfian 

* Banyak Raqan Telantar

BANDA ACEH - Kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRA ke berbagai negara dua bulan menjelang masa jabatan mereka berakhir membuat pembahasan rancangan qanun (raqan) prioritas 2019 yang disahkan pada awal tahun, jadi telantar dan tak bisa disahkan semuanya sebelum masa tugas berakhir pada 30 September nanti. Penilaian itu disampaikan LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menanggapi kunker pimpinan dan anggota DPRA periode 2014-2019.

“Kunker pimpinan dan anggota DPRA ke luar negeri itu lebih untuk kesenangan kepentingan mereka serta pemborosan keuangan daerah. Sedangkan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, sangat kecil sekali,” kata Koordinator MaTA, Alfian, kepada Serambi, kemarin. Menurutnya, kunker anggota DPRA ke luar negeri memang dibolehkan, tapi waktunya harus diatur. Sehingga tak menganggu jadwal kerja mereka.

Sejak Januari hingga sekarang, ungkap Alfian, baru satu raqan yang disahkan anggota DPRA periode sekarang Qanun APBA 2019. Sedangkan 15 raqan prioritas yang disahkan pada Januari lalu, satu pun belum disahkan. “Saat kita tanya pada Februari sampai April 2019 mengapa belum ada raqan yang dibahas dan disahkan menjadi qanun, anggota DPRA saat itu beralasan mereka sedang berjuang dalam pileg untuk bisa terpilih kembali,” kata Alfian.

Pada bulan lalu, sebut Alfian, anggota DPRA melalui komisi-komisinya menjadwalkan kunkerke luar negeri. Misalnya, pada 17-23 Juni 2019, lima anggota Komisi VI melakukan kunjungan ke Rusia, 23-29 Juni 2019 lima anggota Komisi V melakukan kunjungan kerja ke Belanda, 25 Juni-1 Juli 2019 dua anggota dan satu pimpinan dewan melakukan kunjungan kerja ke Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya pada 1-7 Juli 2019, empat anggota Komisi VI melakukan kunjungan kerja ke Australia, Komisi III ke Bangkok (Thailand), Komisi VII ke Maroko, dan Komisi V ke Mesir.

Pada akhir Juni lalu, tambah Alfian, info yang diterima pihaknya menyebutkan bahwa eksekutif sudah menyerahkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2018 kepada DPRA untuk dibacakan dalam sidang paripurna. Tapi, sampai kini DPRA belum memberitahu eksekutif kapan jadwal paripurna LKPJ Gubernur 2018 itu dilaksanakan. Padahal, dokumen tersebut sudah disiapkan sebelum puasa Ramadhan lalu.

Pada pertengahan Juli ini, eksekutif akan menyerahkan dokumen KUA dan PPAS 2020 untuk dibahas dan disepakati bersama DPRA. Sementara menurut jadwal yang ada di DPRA, sampai 27 Juli mendatang masih ada anggota dewan yang akan melakukan kunker. “Jika seperti itu kejadiannya, kapan anggota dewan bisa membahas KUA dan PPAS 2020 itu bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan dinas teknisnya,” tanya Alfian.

Ditambahkan, perjalanan ke luar negeri yang dilakukan anggota DPRA hingga kini belum memberi konstribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan Aceh. “Sampai saat ini belum ada yang dapat diimplementasikan hasil kunker anggota dewan ke luar negeri. Yang ada hanya pemborosan uang rakyat dan diduga berpotensi terjadi korupsi. Sebab, tak pernah dilakukan audit investigasi terhadap manfaat kunker dewan ke luar negeri bagi rakyat,” ungkapnya.

Ke depan, Alfian berharap pimpinan partai yang mendapat kursi di DPRA untuk memberi warna baru bagi anggotanya yang duduk di DPRA, sehingga tak ada lagi kunjungan ke luar negeri yang tak memberi manfaat bagi masyarakat. “Rasanya sudah tak layak lagi kunker ke luar negeri pada saat rakyat Aceh masih banyak yang susah. Buktinya, angka kemiskinan di Aceh sebesar 15,50 persen dan terbesar di Sumatera, begitu juga angka penganggurannya sekitar 6-7 persen yang masih berada di atas rata-rata nasional,” pungkasnya.

Itu tugas pembahas
Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Tgk Abdullah Saleh menyatakan, tanggung jawab pembahasan raqan menjadi tugas pihak pembahas yang ditunjuk Pimpinan DPRA. Misalnya, rancangan qanun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, pimpinan DPRA menugaskan Banleg DPRA untuk membahasnya. Itu artinya, kata Abdullah, penyelesaian pembahasan raqan tersebut untuk disahkan menjadi qanun menjadi tanggung jawab Banleg DPRA.

Dikatakan, jadwal kunker dewan ke luar negeri itu memang harus diatur sedemikian rupa, sehingga tak menyebabkan jadwal pembahasan raqan prioritas terganggu dan molor. Komisi dewan yang sudah ditugaskan membahas raqan prioritas, harus bertanggung jawab penuh atas tersebut. “Silakan lakukan perjalanan dinas ke luar negeri, tapi tugas dan kewajiban yang diberikan untuk pembahasan raqan jangan terabaikan atau terbengkalai. Ini perlu diketahui dan diingat anggota DPRA,” ungkapnya.

Khusus untuk raqan SOTK KEK Arun, Abdullah Saleh mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bisa menuntaskan pembahasan dan pengesahannya untuk menjadi qanun, sebelum masa jabatan pihaknya berakhir.

Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda mengatakan, ada beberapa raqan prioritas DPRA 2019 yang sudah ada jadwal sidang paripurnanya untuk disahkan menjadi qanun. Seperti raqan tentang retribusi Aceh dan raqan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Aceh (RPJM), sidang paripurna untuk pengesahan menjadi qanun akan dilakukan Kamis (4/7) pukul 21.00 WIB. Setelah itu dilanjutkan dengan paripurna LKPJ Gubernur 2018.

Dikatakan, DPRA juga akan menggelar paripurna untuk memberi rekomendasi pembentukan dua calon daerah otonomi baru yaitu Kota Pantonlabu dan Kabupaten Aceh Malaka. Paripurna ini akan adakan setelah sidang paripurna LKPJ Gubernur 2018. “Pada bulan ini juga akan dibentuk pansus LHP Keuangan Pemerintah Aceh 2018 yang sudah diserahkan BPK RI ke Ketua DPRA dan Plt Gubernur pada bulan lalu. Sementara pansusnya akan dilaksanakan pada 6-13 Juli mendatang.

“Kita harapkan pada bulan berikutnya jumlah raqan prioritas yang bisa disahkan akan bertambah. Sehingga pada akhir masa jabatan anggota DPRA periode 2014-2019, banyak raqan prioritas yang disahkan menjadi qanun,” pungkas Sulaiman Abda.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved