Bank Aceh bakal Dapat Rp 900 M

PT Bank Aceh bakal mendapatkan suntikan dana segar melalui penyertaan modal Pemerintah Aceh

Bank Aceh bakal Dapat Rp 900 M
SERAMBINEWS.COM
BARDAN SAHIDI,Anggota Komisi III DPRA 

* Dalam Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Aceh

BANDA ACEH - PT Bank Aceh bakal mendapatkan suntikan dana segar melalui penyertaan modal Pemerintah Aceh sebesar Rp 900 miliar. Besaran dana penyertaan modal ini tertuang di dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Penyertaan Modal pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang akan disahkan pada tahun ini.

“Draft rancangan qanun ini sudah di Kemendagri dan dalam minggu ini mungkin sudah dikembalikan ke Aceh. Target kita qanun ini disahkan pada September 2019 atau paling lambat sebelum masa jabatan kami (periode 2004-2009) berakhir,” kata Anggota Komisi III DPRA, Bardan Sahidi, kepada Serambi, Selasa (2/7).

Di dalam draft rancangan qanun tersebut dikatakan Bardan, salah satu penerima dana penyertaan modal adalah PT Bank Aceh, yakni sebesar Rp 900 miliar. Hal itu tertuang di dalam pasal 5 ayat 1 huruf (a) Bab II tentang Penerima, Jumlah dan Penyertaan Modal. “Dengan penyertaan modal ini, kita berharap Bank Aceh bisa meningkatkan pembiayaannya pada sektor yang produktif,” ucap polisi PKS ini.

Selain penyertaan modal ke Bank Aceh, dalam draft rancangan qanun itu, pada ayat 1 huruf (b) dan (c) juga disebutkan tentang penyertaan modal kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh, sebesar Rp 128 miliar dan PT Pembangunan Aceh sebesar 97 miliar. “Jika ditotal dengan Bank Aceh, semuanya sebesar Rp 1,125 triliun,” sebut Bardan Sahidi.

Meski dana yang harus disetorkan sebagai penyertaan modal itu tidak sedikit, namun Bardan yakin kewajiban itu bisa dipenuhi oleh Pemerintah Aceh. Penyertaan modal nantinya bisa dilakukan secara sekaligus maupun bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh. “Saya kira Pemerintah Aceh sanggup, dari dana Silpa saja sudah tertupi,” imbuhnya.

Bardan Sahidi juga menyampaikan, rancangan qanun tentang penyertaan modal ini merupakan satu dari tiga regulasi ekonomi dan investasi yang akan disahkan DPRA pada tahun ini. Dua rancangan qanun lainnya adalah Rancangan Qanun SOTK tentang Lembaga Administrator KEK Arun Lhokseumawe (KEKAL), dan Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh 2018-2032.

“Rancangan Qanun KEKAL itu dibahas oleh Badan Legislasi (Banleg) DPRA, sedangkan tentang Rencana Pembangunan Industri Aceh dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) sehingga pesertanya berasal dari lintas fraksi,” sebutnya.

Anggota Fraksi PKS-Gerindra ini menegaskan, ketiga rancangan qanun itu merupakan bentuk dukungan regulasi DPRA terhadap Pemerintahan Aceh dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, ia katakan, ekonomi Aceh masih tumbuh lambat, geliat ekonomi lemah, dan Aceh juga dianggap tidak ramah investasi.

“Jadi kalau tiga paket regulasi ekonomi ini pun ternyata belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Aceh, yah, saya tidak tahu lagi,” ujar Bardan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved