Bupati Agara Geram

Bupati Aceh Tenggara (Agara), Raidin Pinim, geram mengetahui banyaknya usaha galian C (batuan)

Bupati Agara Geram
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Bupati Aceh Tenggara, Drs Raidin Pinim MAP 

* Minta Provinsi Cabut Izin Galian C di Agara

KUTACANE - Bupati Aceh Tenggara (Agara), Raidin Pinim, geram mengetahui banyaknya usaha galian C (batuan) yang tidak menyetorkan retribusi ke kas Pemkab. Ia meminta dinas terkait agar mengevaluasi seluruh izin usaha tambang yang ada dan meminta Pemerintah Provinsi agar mencabut izin usaha tambang yang tidak mau membayar retribusi.

“Ini sangat merugikan daerah, karena potensi PAD (penerimaan asli daerah) dari sektor itu besar, tetapi tidak terkutip. Ini artinya mereka tidak mau membayar retribusi yang telah mereka tentukan,” pungkas Raidin yang diminta tanggapan, Selasa (2/7).

Menurut Bupati, retribusi galian C ini sangat menjanjikan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Agara. Bupati bersikeras akan menagih seluruh utang retribusi para pengusaha galian C tersebut, dan jika tidak tertagih, pihaknya berjanji tidak mengeluarkan rekomendasi izin tambang galian C lainnya di Agara.

Karena itu, Raidin meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh untuk mengkaji ulang perizinan galian C maupun stone rusher di wilayahnya. “Kalau retribusi galian C ini tidak disetor, saya akan minta DPMPTSP Aceh mencabut izin tambang galian C dan meminta agar mengevaluasi seluruh izin yang dikeluarkan untuk Agara,” pungkas Bupati yang akrab disapa Bung Ray ini.

Untuk diketahui, penerbitan izin usaha pertambangan saat ini tidak lagi menjadi kewenangannya kabupaten. Kewenangan tersebut dialihkan ke provinsi menyusul terbitnya Undang Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku mulai Oktober 2016. Dengan demikian, pemerintah provinsi mengambil-alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten.

Undang-Undang No.23/2014 telah diundangkan pada 2 Oktober 2014, dengan mensyaratkan batas waktu pelimpahan administrasi dari kabupaten ke provinsi adalah dua tahun sejak diundangkan atau tanggal 2 Oktober 2016. Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 404 yang menyebutkan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 2 tahun.

Persoalan tak disetornya retribusi tambang ke kas Pemkab Agara ini awalnya dibeberkan oleh Kabid Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara, M Rizal Ketaren SE MSi, kepada Serambi, Senin (1/7). Ia mengungkapkan, pengusaha tambang galian C tidak pernah menyetor retribusi ke kas Pemkab meskipun tambang tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun. “Tambang galian C tidak satupun membayarkan retribusi PAD ke Pemkab Agara. Ini sangat merugikan daerah,” pungkasnya.

Sesuai Perbup Nomor 7 tahun 2014 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan, retribusinya sebesar Rp 4.000 per kubik. Ia mengatakan, retribusi itu akan sangat menguntungkan daerah. “Pasti sangat membantu sekali pendapatan asli daerah dalam membangun infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sepakat Segenap ini,” ujarnya.

M Rizal mengaku akan terus menelusuri aktivitas galian C di Agara, termasuk dengan menggandeng pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara untuk melakukan penagihan retribusi.

Anggota Komisi II DPRA, Yahdi Hasan, ikut mengomentari soal tidak adanya setoran retribusi dari usaha galian C ke kas Pemkab Aceh Tenggara (Agara). Ia menyayangkan kondisi tersebut dan harus segera dicarikan solusinya.

“Sangat kita sayangkan, seharusnya retribusi itu akan sangat membantu Pemkab Agara membangun daerahnya,” kata Yahdi yang juga putra Agara ini.

Ia juga mendukung langkah Pemkab yang meminta agar pengusaha galian C melunasi seluruh utang tagihan retribusi, termasuk juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh untuk mengkaji ulang perizinan galian C.

Yahdi memang mengaku tidak tahu persis bagaimana teknis penyetoran restribusi tersebut, terutama sejak dilimpahkannya kewenangan penerbitan izin usaha galian C dari kabupaten/kota ke provinsi. Meski demikian, ia memandang perlu disusun satu formula atau kebijakan khusus sehingga tidak ada dana retribusi yang bocor.

“Harus ada formula khusus. Karena bisa jadi, sejak izin diterbitkan oleh provinsi, rasa tanggung jawab dari kabupaten/kota juga berkurang. Harus ada satu mekanisme tentang pengawasannya bagaimana dan teknis penyetorannya bagaimana sehingga dana retribusi itu tidak bocor,” demikian saran Yahdi Hasan.(as)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved