Jabatan Kepala UPT Asrama Haji Disorot

Posisi Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Aceh, Taufik Abdullah, sedang mendapat

Jabatan Kepala UPT Asrama Haji Disorot
For Serambinews.com
Koordinator LSM MaTA, Alfian 

BANDA ACEH - Posisi Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Aceh, Taufik Abdullah, sedang mendapat sorotan. Salah satu pihak yang menyorot adalah LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). MaTA menilai posisi Taufik Abdullah melanggar aturan karena dirinya sudah dicopot dari jabatan itu saat kepala baru, Drs Taufiq MPd, dilantik.

“Taufik Abdullah tidak berwenang lagi atas jabatan itu karena dia sudah diganti (dari posisi Kepala UPT Asrama Haji). Secara administrasi tidak boleh lagi menjabat, dan apapun kebijakan yang dikeluarkannya akan melanggar hukum, apa lagi kebijakan yang merugikan instansi,” kata Koordinator LSM MaTA, Alfian menjawab Serambi, Selasa (2/7).

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Drs HM Daud Pakeh atas nama Menteri Agama RI melantik Drs Taufiq MPd sebagai Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh menggantikan Taufik Abdullah pada 6 Maret 2019. Taufik Abdullah yang sudah empat tahun menjabat posisi itu dimutasi menjadi guru.

Berselang tiga bulan, Kepala UPT Asrama Haji yang baru Drs Taufiq MPd memilih mundur tanpa alasan jelas. Kemudian pada 1 Mei 2019, Menteri Agama RI mengelarukan SK mutasi Drs Taufiq MPd dengan menempatkannya menjadi staf pada UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh tanpa menunjukkan orang lain sebagai kepala UPT pengantinya.

Di tengah kekosongan itu, tersiar kabar Taufik Abdullah kembali menjabat posisi itu pasca Drs Taufiq MPd mundur. Saat dikonfirmasi, Taufik Abdullah mengakuinya. Dia menilai proses mutasi dirinya dari kepala UPT cacat hukum karena mutasi itu atas dasar usulan kanwil, bukan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU). Karena itu dia berani kembali ke posisi semula.

“Dengan dipindahkan Taufik MPd menjadi staf, maka batal SK lama. Sementara SK pemindahan saya tidak sah, otomatis saya masih ditempat semula. Dan perintah Pak Dirjen (PHU), saya tetap melaksanakn tugas sebagaimana mestinya. Tidak ada SK baru karena pemindahan saya tidak sah. Dengan SK saya cacat hukum, maka saya masih ditempat semula,” terang dia.

Terhadap sikap Taufik Abdullah tersebut, Koordinator MaTA Alfian mengatakan bahwa secara administrasi keputusan Taufik Abdullah telah menyalahi aturan. Karena penempatan jabatan yang diberikan oleh negara harus ada bukti secara administrasi atau SK, tidak boleh berdasarkan analisa pribadi atau intruksi atasan secara lisan.

“Nggak bisa seperti itu, ini negara bukan keluarga. Kalau intruksi secara lisan itu tata kerama dalam keluarga, tapi ini kan negara yang mereka kelola. Tidak boleh itu dan akan berdampak bahaya. Secara administrasi negara, kalaupun dia menerima perintah dari Jokowi tetap tidak boleh apabila tidak ada perintah secara administrasi,” ujar Alfian.

Karena itu, Alfian meminta Taufik Abdullah menghentikan segala kebijakannya sebagai Kepala UPT Asrama Haji. Sebab, kebijakan apapun yang dikeluarkan itu inprosedural dan tetap salah serta tidak bisa dibenarkan secara hukum. “Yang bersangkutan tidak berhak mengeluarkan kewenangan walalupun dengan alasan apapun,” pungkasnya.

KASUBBAG Kepegawaian Kemenag Aceh, Idris Suteja MM mengatakan, pihaknya tidak mengakui keberadaan Taufik Abdullah sebagai Kepala UPT Asrama Haji.

Setelah Drs Taufiq MPd mengundurkan diri, Suteja mengaku posisi kepala lembaga tersebut masih kosong karena tidak ada orang yang ditunjuk oleh Setjen Kemenag RI. “Dalam hal usulan saya kira bukan ranah regulasi. Usulan tidak ada masalah. Kalau usulan dianggap tidak sesuai, seharusnya Setjen tidak akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pergantian tersebut. Tapi kan ini SK itu keluar dan ada,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Jika dilihat SK pemberhentian Drs Taufiq MPd bahwa dia diberhentikan dari jabatan Kepala UPT Asrama Haji Aceh. Ini artinya secara legalitas posisi Drs Taufiq MPd diakui oleh negara dan sah meskipun diusul oleh kanwil karena tidak melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014. Dan proses mutasi Taufik Abdullah juga tidak melanggar secara hukum.

“Menurut hemat kami SK tersebut saja sudah merupakan legalitas bahwa kepala UPT adalah Drs Taufik MPd sebelum diberhentikan. Dan seharusnya ketika pejabat sudah diberhentikan akan ada SK baru yang mengangkat pejabat baru dan dilantik karena pejabat struktural syaratnya adalah diangkat dan dilantik. Jadi tidak ada regulasi yang kita pahami kalau pejabat diberhentikan selanjutnya pejabat sebelunya yang menjabat kecuali ada surat resmi lainnya,” demikian Suteja.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved