Kejati Periksa Dirjen Perikanan Budidaya

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Selasa (2/7), memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya

Kejati Periksa Dirjen Perikanan Budidaya
IST
Kajati Aceh, Irdam

* Sebagai Saksi Kasus Keramba di Sabang

BANDA ACEH - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Selasa (2/7), memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Dr Ir Slamet Soebjakto MSi. Pejabat eselon I di kementerian tersebut diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pada proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai (offshore) di Sabang pada tahun 2017.

Kajati Aceh, Irdam SH MH, melalui Kasi Penkum Kejati Aceh, H Munawal Hadi SH MH, kemarin, mengatakan, Slamet, diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan KKP RI pada proyek tersebut. Saat diperiksa penyidik, menurut Irdam, Slamet turut didampingi paralegal. “Slamet diperiksa seputar tupoksinya sebagai KPA dan gambaran umum kegiatan. Untuk yang bersangkutan masih ada pemeriksaan lanjutan,” kata Irdam.

Kecuali Slamet, lanjutnya, penyidik kemarin juga memeriksa tiga saksi lain dalam kasus yang sama. Mereka adalah Nurlaela SE (Bendahara Pengeluaran Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan KKP RI), Muaz (Anggota Tim Pelaksana Pengadaan Percontohan Budidaya Laut Lepas Pantai pada KKP RI), dan karyawan PT Surveyor Indonesia, Ir Airien Aswari MT. Sedangkan pada Senin (1/7), sebut Irdam, penyidik memeriksa lima saksi lain yaitu Direktur Perbenihan KKP RI, Coco Kokarkin Soetrisno, mantan Dirut PT Perinus, Dendi Anggi Gumilang, Ridwan Zachrie (mantan direktur keuangan PT Perinus), Rommy (Ketua Tim Pelaksana Proyek KJA), dan Gufron Albayroni mewakili perusahaan Norwegia di Indonesia, AquaOptima AS Trondheim.

Kepada Serambi, Irdam menjelaskan, kronologi proyek KJA offshore di Sabang yang dimulai tahun 2017. Saat itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya KKP RI ingin melakukan budidaya ikan kakap putih di perairan Sabang dengan metode KJA offshore, mengadopsi teknologi industri perikanan di Norwegia. Pagu proyek itu Rp 50 miliar yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan Ditjen Perikanan Budidaya KKP RI tahun 2017. Proyek tersebut dikerjakan PT Perikanan Nusantara (Perinus) Persero, satu perusahaan milik BUMN dengan nilai kontrak Rp 45.585.100.000.

Dalam mengerjakan proyek itu, PT Perinus mengandeng AquaOptima AS Trondheim, perusahaan asal Norwegia yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa instalasi bidang perikanan budidaya. Dalam perencanaan, KJA itu memiliki delapan kolam dengan diameter 25 meter. Hasil investigasi Kejati Aceh, sebutnya, penyidik menemukan berbagai dugaan pelanggaran dalam pekerjaan KJA di Sabang. Di antaranya, tak sesuai dengan spesifikasi (spek) dalam pengadaan barang atau alat sehingga KJA tersebut tak bisa digunakan atau tidak fungsional.

“Terkait hasilnya, rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dimana hasil pekerjaan tidak selesai 100%. Hal itu terjadi karena ada kelalaian dari PT Perinus sebagai pelaksana. Seharusnya, pada Desember 2017 proyek itu sudah selesai dan tahun 2018 sudah mulai difungsikan,” ungkap dia.

Saat ini, lanjut Kajati, peralatan keramba tersebut sudah ditarik ke dekat Dermaga CT3 Sabang. Dari delapan kolam yang dibuat, satu kolam sudah hancur dihantam arus. Begitu juga dengan jaring, sudah diangkut di atas dermaga. Penyidik juga menemukan ada pengerjaan spek dalam pengadaan dua kapal operasional KJA atau work boat. Kapal itu juga tidak bisa difungsikan. Saat ini, satu kapal work boat ditambat dekat Dermaga CT3 dan satu lagi di tepi laut Keuneukai, Sabang.

Irdam menyebutkan, penyebab pekerjaan itu tidak selesai karena lemahnya pengawasan dari PT Perinus maupun seksi pengawasan dan pengendalian pada PT Perinus. Akibatnya, negara diperkirakan rugi hingga puluhan miliar rupiah. Dalam proses keuangan, penyidik juga menemukan indikasi kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan termin dalam perjanjian. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KKP sudah membayar 89% atau Rp 40.819.365.000 dari yang seharusnya dibayar 75% atau Rp 34.188.825.000. Itu berarti ada kelebihan pembayaran 14% atau Rp 6.630.540.000.

Sebenarnya, tambah Irdam, proyek KJA lepas pantai tersebut tidak saja ada di Sabang, tapi juga tersebar di dua tempat lain yaitu Pangandaran (Jawa Barat) dan Karimun Jawa (Jepara). Total anggaran yang digelontarkan lembaga yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti untuk tiga KJA itu mencapai Rp 131.451 miliar.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved