KIP Pidie Tunda Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Caleg Terpilih, Saksi Partai Kecewa

Penundaan tersebut terjadi menyusul KIP belum menerima surat KPU terhadap penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa kabupaten/kota yan

KIP Pidie Tunda Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Caleg Terpilih, Saksi Partai Kecewa
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NAZAR
Rapat pleno KIP Pidie di gedung DPRK setempat, Rabu (3/7/2019) ditunda. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie menunda rapat pleno penetapan kursi caleg DPRK di gedung DPRK setempat, Rabu (3/7/2019).

Penundaan tersebut terjadi menyusul KIP belum menerima surat KPU terhadap penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa kabupaten/kota yang tidak ada persilihan hasil pemilihan umum (PHPU).

KIP Pidie belum mengetahui jadwal lanjutan sidang pleno penetapan kursi caleg terpilih.

Namun, berdasarkan surat KPU Nomor 867 Tahun 2019, tentang penetapan kursi caleg terpilih harus dilaksanakan tiga hari setelah penetapan MK.

Ditundanya rapat pleno menyebabkan sebagian saksi partai politik kecewa. KIP Pidie dinilai tidak siap membuat kegiatan rapat tersebut.

"Seharusnya KIP menanyakan lebih dahulu terhadap surat dari MK terhadap PHPU. Kalau begini kita datang ke sini kan sia-sia, seolah-olah penyelenggara pemilu tidak siap," kata seorang saksi partai ditemui Serambinews.com, Rabu (3/7/2019), di Gedung DPRK Pidie.

Baca: Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil, Ini Rekam Jejak 4 Kepala Daerah Potensial Maju Pilpres 2024

Baca: KIP Lhokseumawe Harus Skor Sidang Pleno Penetapan Dewan Terpilih, Ini Alasannya

Baca: Kronologi Bocah 8 Tahun Dihukum Ibunya Berlutut di Bara Api, Kondisinya Mengenaskan

Ketua KIP Pidie, Muhammad Ali, kepada Serambinews.com, Rabu (3/7/2019) mengatakan, penundaan tersebut karena KIP belum menerima nomor buku registrasi perkara konstitusi (BRBK) terhadap kabupaten /kota yang tidak ada PHPU.

"Kami masih menunggu nomor BRBK tersebut. Jika BRBK telah kita terima kita langsung menyusul jadwal digelarnya rapat pleno penetapan caleg terpilih," jelasnya.

Ketua Divisi dan Penyelenggara KIP Pidie, Fuadi Yusuf, kepada Serambinews.com, Rabu (3/7/2019) menjelaskan, sebenarnya KIP telah siap terhadap penetapan rapat tersebut. Kesiapan tersebut meliputi menyiapkan SK penetapan caleg terpilih, persentase perolehan kursi per dapil, perangkingan suara caleg dan penetapan caleg terpilih.

Dikatakan, KIP menggelar rapat tersebut sesuai amanah surat PKPU Nomor 867 yang memerintahkan KIP untuk menetapkan caleg terpilih DPRK paling lambat setelah MK menetapkan terhadap kabupaten /kota yang tidak ada PHPU.

"Jadi berdasarkan PKPU Nomor 867, kita menyebarkan undangan kepada partai sambil menunggu surat penetapan MK," jelasnya.

Ia menambahkan, kendala KIP harus menunggu surat penetapan MK, sebab di dalam surat keputusan KIP wajib mencantumkan nomor BRPK terhadap kabupaten /kota yang tidak ada PHPU.

"Biasa jika adanya pihak yang merasa kecewa, tapi KIP telah betul-betul siap melaksanakan rapat plenot tersebut. Malah penundaan ini kami rugi waktu dan telah mengorder nasi kotak," sebutnya. (*)

Penulis: Muhammad Nazar
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved