Salam

Proyek Pusat di Sabang Kok Sering Bermasalah?

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, sejak dua hari lalu memeriksa Direktur Perbenihan di Kementerian Kelautan

Proyek Pusat di Sabang Kok Sering Bermasalah?
SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Mantan direktur utama (Dirut) PT Perikanan Nusantara (Perinus) Dendi Anggi Gumilang, Ridwan Zachrie, mantan Direktur Keuangan PT Perinus, Rommy, ketua tim pelaksana proyek KJA, dan Gufron Albayroni, pihak dari perusahaan Norwegia AquaOptima AS Trondheim di Indonesia sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengerjaan Keramba Jaring Apung lepas pantai (KJA offshore) di Sabang di Kejati Aceh, Senin (1/7/2019) . 

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, sejak dua hari lalu memeriksa Direktur Perbenihan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Coco Kokarkin Soetrisno dan mantan Direktur Utama (dirut) PT Perikanan Nusantara (Persero) Dendi Anggi Gumilang sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pekerjaan proyek Keramba Jaring Apung lepas pantai (KJA offshore) di Sabang tahun 2017.

Selain dua orang tersebut, jaksa juga memeriksa tiga saksi lainnya, yaitu Ridwan Zachrie mantan Direktur Keuangan PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang kini menjadi Direktur Operasional dan Pemasaran PT Perinus, Rommy (Ketua Tim Pelaksana KJA), dan Gufron Albayroni, mewakili rekanan (perusahaan Norwegia AquaOptima AS Trondheim di Indonesia).

Pejabat di Kejati Aceh mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan setelah penyidik meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan dan itu pemeriksaan pertama. Mereka diperiksa masih sebatas saksi.

Sebelumnya, dari hasil investigasi pihak Kejati, ditemukan berbagai dugaan pelanggaran dalam pekerjaan KJA di Sabang. Di antaranya, tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga KJA tersebut tidak bisa digunakan atau tidak fungsional. Pengerjaan KJA di Sabang dan pengadaan kapal operasionalnya sarat masalah. Seharusnya perakitan kapal di Norwey, tapi orang Norwey buatnya di Batam. Itu sudah beda dengan kontrak. Kemudian keramba didatangkan dari Norwey, tapi dipasang oleh orang lokal. Seharusnya teknisinya pun dari Norwey.

Nilai kontrak proyek tersebut sekitar Rp 40-an miliar lebih dari total pagu Rp 50 miliar dari APBN 2017 yang dikelola KKP RI. Tujuan pembuatan keramba itu untuk budi daya ikan kakap putih sebagai program dari KKP. Keramba ini posisinya harus di arus kuat, tidak bisa di Teluk Sabang karena limbah pakan bisa mencemari teluk. Makanya lokasi keramba ini di tengah laut.

Ada dua hal yang ingin kita bincangkan di sini. Pertama. Kita berharap pihak Kejati Aceh yang menyidik kasus dugaan korupsi APBN ini dapan mengustnya secara cepat dan tuntas. Sebab, biasanya kasus semacam ini, apalagi proyek pusat, proses penyidikannya sering bertele-tele hingga makan waktu bertahun-tahun. Jadi, sekali lagi untuk kasus dugaan korupsi proyek di tengah laut itu hendaknya bisa tuntas dan cepat.

Kedua, kita berterima kasih kepada Pusat yang banyak menggelontorkan anggaran ke Sabang setiap tahun melalui berbagai proyek, termasuk melalui BPKS dan kementerian-kementerian. Pengalaman bertahun menunjukkan bahwa anggaran atau proyek-proyek Pusat di Sabang teruindikasi kurang pengawasan. Aparat-aparat pengawas dari Pusat, termasuk dari DPR-RI memang sering ke Sabang, tapi bisa jadi mereka tidak serius mengawasi pelaksanaan proyek-proyek APBN di sana. Mungkin mereka terpukau keindahan Sabang sehingga lebih banyak menghabiskan waktu untuk berwisata.

Kita menduga demikian dalam catatan kita banyak proyek di Sabang yang bermasalah, yakni terindikasi korupsi. Beberapa proyek BPKS beberapa tahun lalu sudah menyeret sejumlah orang ke penjara. Dan, kini muncul lagi kasus keramba yang merupakan proyek dari kementerian yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti.

Harusnya, seperti penyelewengan dalam pelaksanaan proyek keremba itu sudah ditemukan sejak awal jika betul-betul diawasi. Bukan hanya bisa langsung diseret ke penyidik, tapi juga masih ada waktu untuk mencegahnya. Misalnya kapal yang dibuat di Batam, bisa sejak awal dipersoalkan sehingga anggaran tak telanjur bocor. Tapi, ya itu tadi, karena pengawas internal dan eksternal dari pemerintah kurang serius, akhirnya korupsi banyak yang tak bisa dicegah, sehingga masyarakat di Pulau Weh sering tak mendapat apa-apa dari dana beratus-ratus milyar rupiah yang digelontorkan Pemerintah Pusat ke Sabang.

Ke depannya kita berharap setiap proyek pusat untuk daerah, apalagi menyangkut kebutuhan petani dan nelayan, hendaknya disosialisasikan lebih dulu sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawasi guna mencegah terjadinya penyelewengan.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved