Selain Dituntut 8 Tahun Penjara, Jaksa juga Minta Hakim Cabut Hak Politik Bupati Pakpak Bharat

Bupati nonaktif Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dituntut penjara delapan tahun oleh jaksa KPK terkait korupsi dengan dugaan suap berbagai proyek.

Selain Dituntut 8 Tahun Penjara, Jaksa juga Minta Hakim Cabut Hak Politik Bupati Pakpak Bharat
Foto Kiriman Warga
Remigo Yolando Berutu saat mendengarkan tuntutan jaksa di PN Medan, Kamis (4/7/2019). 

Laporan Rahmad Wiguna | Sumatera Utara

SERAMBINEWS.COM, MEDAN - Bupati nonaktif Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dituntut penjara delapan tahun oleh jaksa KPK terkait dugaan suap berbagai proyek. 

Tuntutan ini dibacakan jaksa dalam persidangan di PN Medan, Kamis (4/7/2019). 

Selain menuntut hukuman kurungan badan, jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik Remigo selama empat tahun, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar. 

Di hadapan majelis hakim yang diketuai Abdul Aziz, jaksa yakin bahwa terdakwa telah terbukti menerima suap dalam berbagai proyek selama masa jabatannya sebagai Bupati Bupati Pakpak Bharat priode 2016-2021 sebesar Rp 1,6 miliar. 

Uang itu bersumber dari David Anderson dan Hendriko Sembiring terkait dengan proyek pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Pakpak Bharat.

Remigo yang ditangkap KPK pada November 2018 itu pun memastikan akan membacakan sendiri pledoi-nya.(*)

Baca: VIDEO - Rumah dan Mobil Milik Mantan Bupati Simeulue Disita, Diduga Terlibat Korupsi Tahun 2002-2012

Baca: Tangki BBM Modifikasi Dibongkar Polisi, Pemilik Kendaraan tak Ditahan

Baca: Jika Pemanasan Global Terus Tejadi, Greenland Terancam Kehilangan Esnya

Baca: Tak Berfungsi, Warga Pijay Desak Bongkar Instalasi Biogas Bantuan Dinas ESDM Aceh

Baca: Frank Lampard Resmi Jadi Pelatih Chelsea, Dikontrak Tiga Tahun, Per Musim Dibayar Rp 71,1 Miliar

Penulis: Rahmad Wiguna
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved