Salam

Mestinya Hak PNS Jangan Ditunda-tunda

Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menunda pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan khusus (TC)

Mestinya Hak PNS Jangan Ditunda-tunda
SERAMBINEWS.COM/ZAINAL ARIFIN M NUR

Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam menunda pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan khusus (TC) bagi 2.000 lebih PNS di daerahnya karena kondisi keuangan Pemko setempat sedang sulit. Namun, dijanjikan gaji-13 dan TC akan dibayar pada awal Agustus 2019. Padahal, sebelumnya sudah diingatkan bahwa semua daerah harus membayar gajik ke-13 pada awal Juli 2019.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Subulussalam, Saifullah Hanif, menjelaskan, penundaan ini tidak menyalahi aturan jika memang keuangan pemko atau pemkab belum memungkinkan untuk ditunaikan pada bulan Juli. “Saat ini, sebenarnya gaji 13 sudah diproses sehingga dipastikan pada akhir Juli atau awal Agustus akan masuk ke rekening bersamaan dengan pembayaran gaji rutin PNS. Intinya, sebelum lebaran Idul Adha sudah dibayar,” jelas Saifullah.

Pertengahan Mei lalu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Syarifuddin menegaskan, tak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk menunda pembayaran gaji ke-13 bagi PNS atau ASN di daerahnya. Ini mengacu pada Permendagri Nomor 38 tahun 2018 mengenai pedoman penyusunan APBD tahun 2019. “Dalam peraturan itu, sudah dijelaskan, pemerintah daerah (pemprov, pemkab, dan pemko) diminta menyediakan anggaran gaji ke-13 dan THR. Dengan itu, kita harap daerah semua sudah mengaggarkan di APBD-nya untuk gaji ke-13 dan THR ini,” ungkap Syarifuddin.

Dia menjelaskan, jika ada daerah yang belum menganggarkan atau tak cukup, maka penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD, tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2019. “Harapan kita, pemerintah, bahwa dengan keluarnya PP 35, 36 2019 tak ada daerah merasa kesulitan lagi di dalam penyediaan anggarannya,” pungkasnya.

Untuk tahun 2019 ini, Kementerian Keuangan RI mengalokasikan dana Rp 40 triliun, yakni Rp 20 triliun untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dan Rp 20 triliun untuk gaji ke-13 PNS, TNI, dan Polri. THR sudah dibayar sebelum Idul Fitri lalu. Sedangkan haji ke-13 yang direncan cair pada Juni 2019, digeser ke awal Juli. Tapi, Pemko Subulussalam kini menggeser lagi ke Agustus.

Jika kita amati, terutama di Aceh, hampir semua pemkab dan pemko sudah membayar gaji ke-13. Maka, bila Pemko Subulussalam menundanya, tentu akan menjadi bahan pergunjingan, terutama oleh PNS setempat yang separuhnya adalah guru.

Secara nasional pun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sampai tanggal 2 Juli 2019, sebanyak 99,9% gaji ke-13 untuk PNS sudah cair. “Jadi mayoritas semuanya sudah terbayar gaji ke-13 nya,” ujar Sri Mulyani.

Pakar Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr Sofian Effendi dan pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Achmad Nurmandi MSc menilai, keterlambatan pencairan gaji PNS termasuk gaji ke-13 sebenarnya tidak perlu terjadi. Jika itu terjadi, maka itu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang masih lemah.

Keterlambatan pencairan gaji PNS selama ini dinilai lebih karena persoalan di daerah. “Keterlambatan tersebut biasanya karena proses birokrasi di daerah. Kalau proses birokrasi berjalan baik, pengesahan bisa cepat. Tapi kalau buruk, tentu terlambat. Keterlambatan pencairan gaji PNS di berbagai daerah itu juga sebagai bukti kelemahan kelembagaan elite daerah, pemimpin daerah, maupun kelemahan pengelolaan di daerah. Hal itu berarti pula kelemahan proses politik,” kata Achmad Nurmandi.

Bahwa ada indikasi tata kelola keuangan di Pemko Subulussalam yang kurang beres memang sudah terendus wartawan sejak April lalu. Banyak tagihan rekanan atau Satuan Kerja Pemko setempat yang bisa ditarik karena kas Pemko sedang kosong. Artinya, Pemko Subulussalam sudah empat bulan kesulitan keuangan. Dengan demikian, dapat dipastikan dampaknya bukan hanya gaji ke-13 PNS yang tertunda, tapi ada kemungkinan banyak program atau kegiatan pemerintah setempat yang ikut terganggu. Nah?!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved