Kejati Didesak Ambil Alih Kasus

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh

Kejati Didesak Ambil Alih Kasus
SERAMBINEWS.COM/RAHMAD SAPUTRA
Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli SSos (baju merah) bersama anggota DPRK Abdya menemukan aset dan barang-barang Balai Latihan Kerja (BLk) senilai miliaran rupiah tidak dimanfaatkan saat melakukan Pansus LKPJ APBK 2018, Jumat (14/6/2019) sore di Gedung BLK Abdya. 

* Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Anggota DPRK Abdya

BLANGPIDIE - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif anggota DPRK setempat senilai Rp 1 miliar lebih.

“Kami meminta kepada tim Kejati segera mengambil alih kasus dugaan korupsi SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas-red) fiktif ini,” ujar Kepala Perwakilan YARA Abdya, Miswar SH kepada wartawan, Jumat (5/7), di kantor PWI Abdya.

Pasalnya, kata Miswar, penanganan kasus tersebut sangat lamban dan terkesan jalan di tempat. Bahkan, kata Miswar, pihak penyidik Kejari Abdya terkesan tidak serius dalam mengungkapkan kasus tersebut. “Jika memang dalam SPPD anggota DPRK ini bermasalah, harusnya sudah masuk tahap penyidikan dan sudah ada tersangka, bukan masih penyelidikan,” katanya.

Bukan itu saja, tambah Miswar, penyidik juga harus memanggil semua pihak yang terlibat, sehingga dalam penanganan kasus korupsi tidak terkesan tebang pilih.

“Kami juga meminta kejaksaan harus memberi kepastian hukum dan transparan dalam menangani perkara ini. Kalau salah wajib ditindak, begitu pula yang tidak salah, maka wajib dilepas, jangan sampai sebaliknya,” tegasnya.

Menurutnya, temuan BPK RI itu sudah jelas ada orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan harus ditetapkan sebagai tersangka. “Ini penting, jangan sampai nanti masyarakat berpandangan miring terhadap kejaksaan, “ ungkapnya. Terlebih, lanjutnya, kasus itu menarik perhatian masyarakat. “Jika tidak sanggup, lebih baik diserahkan atau minta supervisi kepada Kejati,” pintanya.

Informasi yang diperoleh Serambi, dalam kasus tersebut penyidik telah memeriksa sejumlah pejabat seperti Sekwan Abdya Salman, Kepala Badan Keuangan Mussawir, dan Sekda Abdya Drs Thamrin.

Kajari Abdya Abdur Kadir SH melalui Kasi Pidsus, Radiman membenarkan bahwa pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi. Namun, Radiman enggan membeberkan siapa saja saksi yang diperiksa oleh pihaknya. “No comment dulu ya,” ujar Radiman singkat.

Seperti diketahui, BPK-RI Perwakilan Aceh menemukan kejanggalan dalam perjalanan dinas anggota DPRK Abdya sebesar Rp 1,3 miliar. Temuan kejanggalan perjalanan dinas anggota dewan terhormat itu merupakan hasil audit BPK untuk APBK 2017.

Dari 25 anggota DPRK Abdya itu, satu orang dinyatakan sesuai dan tidak perlu mengembalikan uang perjalanan dinas tersebut. Kabarnya, temuan perjalanan dinas itu diketahui setelah tim auditor melakukan kroscek sejumlah tiket pesawat para anggota DPRK Abdya. Mereka menemukan perbedaan antara tiket dan boarding pass.

Pada tiket pesawat itu, tertera nama anggota DPRK yang bersangkutan, sementara pada boarding pass yang diserahkan pada bendahara, setelah diteliti oleh tim auditor menggunakan barcode, ternyata pada boarding pass muncul nama orang lain. Dengan perbedaan boarding pass dan tiket pesawat itu, maka auditor menganggap perjalanan dinas anggota DPRK itu tidak ada dan uang yang sudah diambil harus dikembalikan. Informasi yang diperoleh, sebagian anggota dewan sudah mengembalikan uang perjalanan dinas itu ke kas daerah.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved