Kemenag Aceh Imbau Warga Catatkan Nikah di KUA

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh mengimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya

Kemenag Aceh Imbau Warga  Catatkan Nikah di KUA
Kakanwil Kemenag Aceh, Drs HM Daud Pakeh didampingin Kadisdik Aceh. Drs Hasanuddin Djarjo MM memberi sambutan dalam acara coffe morning bersama sejumlah awak media di aula lantai II, kantor Kemenag Aceh, Kamis (28/5). SERAMBI/ SUBUR DANI 

BANDA ACEH - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh mengimbau masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan menolak pernikahan yang dilakukan secara siri atau tidak tercatat di KUA, karena dapat merugikan perempuan dan anak.

Kanwil Kemenag Aceh, Drs HM Daud Pakeh melalui Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Hamdan MA menyampaikan hal itu kepada Serambi di Banda Aceh, Minggu (7/7).

Menurut Hamdan, hal itu perlu dilakukan, sebab di Aceh masih banyak terjadi pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kecamatan. “Pastikan nikah Anda tercatat di KUA. Jangan mau diajak nikah siri karena ini dapat merugikan kaum perempuan khususnya. Maka dengan dalih apa pun tolak nikah siri, demi kemaslahatan suami, istri. dan juga anak,” ujarnya.

Ia kemukakan alasan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA yaitu demi kepastian hukum dan kemaslahatan bagi suami, istri, dan anak-anak. Dengan adanya pengukuhan dari KUA Kecamatan, artinya negara ikut mengakui adanya pernikahan.

“Ini merupakan cara terbaik untuk mencegah fitnah serta memberikan posisi yang pasti bagi suami dan istri di depan hukum,” jelas Hamdan.

Selanjutnya, pernikahan yang dilakukan secara resmi dapat memudahkan pasangan suami istri saat berurusan di birokrasi, seperti administrasi kependudukan. Yang paling penting adalah memastikan istri dan anak mendapat haknya.

Dikatakan, saat ini tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan pencatatan pernikahan di KUA, apalagi sekarang pencatatan pernikahan di KUA tidak dipungut biaya alias gratis. Apabila persyaratannya sudah lengkap dan sesuai prosedur silakan datang dan catatkan pernikahannya di KUA. Jika nikah di luar KUA dikenakan biaya Rp 600.000 yang disetor langsung ke bank. Hal itu sesuai dengan amaran PP Nomor 19 Tahun 2015.

Untuk mencegah pernikahan siri tersebut, Hamdan mengajak semua pihak, baik Kemenag, Pemerintah Aceh, DPRA, LSM, dan semua unsur untuk mengampanyekan pentingnya pencatatan nikah di KUA.

Terkait Rancangan Qanun Kehidupan Keluarga yang sedang dibahas DPRA, Kanwil Kemenag Aceh mendukung lahirnya qanun tersebut, apalagi di dalamnya memuat beberapa hal, seperti kursus pranikah, perkawinan, syarat administratif, meminang perempuan, mahar, perceraian, wajib belajar Alquran, dan harta warisan.

Mengenai poin adanya upaya pelegalan poligami, Hamdan mengatakan penggunaan kata ‘legal’ itu perlu ditinjau kembali, karena poligami itu memang sudah legal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

“Kami sarankan DPR Aceh bersama tim fokus membahas yang lain, seperti pendidikan pranikah bagi catin dan poin-poin lainnya yang termaktub dalam rancangan qanun,” kata Hamdan.

Ia tambahkan, Kemenag Aceh tetap berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi DPRA baru sebatas menyusun draf dan belum disahkan atau disetujui oleh Kemendagri menjadi qanun. (una)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved