Opini

Menanti Kiprah Majelis Pendidikan Aceh

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pengembangan diri dan kehidupan manusia secara utuh dalam berbagai bidang kehidupan

Menanti Kiprah  Majelis Pendidikan Aceh
IST
Dr. H. Mohd. Ilyas Wahab Gam, SE, MM Mantan Kadis Pendidikan Aceh

Dr. H. Mohd. Ilyas Wahab Gam, SE, MM
Mantan Kadis Pendidikan Aceh

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pengembangan diri dan kehidupan manusia secara utuh dalam berbagai bidang kehidupan sesuai dengan keberadaan manusia. Pendidikan juga merupakan sebuah usaha sadar yang sengaja, terencana, terprogram dan dilaksanakan secara sistimatis dalam rangka peningkatan dan perubahan paradigma berfikir ke arah yang lebih baik, bermakna, dan bermartabat. Perwujudan dari filosofi pendidikan diarahkan untuk meningkatkan nilai-nilai kepribadian dengan lebih mendalami norma-norma dalam proses interaksi dalam kehidupan antarmanusia, alam, dengan khaliknya. Dimensi hubungan norma-norma tersebut telah diatur secara lengkap melalui pendekatan agama, aturan-aturan hukum, budaya serta adat istiadat.

Saat ini permasalahan pendidikan menjadi semakin rumit, sulit dan kompleks penanganannya, karena peningkatan kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang IT, apalagi sekarang dunia telah memasuki pada tahapan Revolusi 4.0.

Salah satu aspek perubahan yang sangat mendasar saat ini di Indonesia adalah perubahan regulasi dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014, yang memisahkan pengelolaan pendidikan antara provinsi yang menangani pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan Kabupaten/Kota yang mengelola pendidikan dasar, PAUD dan Non-Formal. Akibat dari itu maka Provinsi Aceh harus menangani, mengurus dan mengelola; 681 unit sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 20.336 orang guru, dan siswa sebanyak 179.493 orang yang langsung berada di bawah pengelolaan dan koordinasi Dinas Pendidikan Aceh, termasuk guru non-PNS mencapai 8.000 orang.

Dengan begitu luasnya pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Aceh sudah selayaknya harus ada Bagian Kepegawaian (eselon III) untuk melayani permasalahan administrasi kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan.

Pemberlakuan UU No. 23 ini telah memunculkan permasalahan baru terutama kewenangan Gubernur selaku Kepala Daerah terhadap pengelolaan pendidikan dasar maupun menengah dan bupati/walikota dalam pengelolaan pendidikan menengah, dimana keberadaan pendidikan menengah berada di wilayah pemerintah kabupaten/kota. Untuk itu dibutuhkan reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Aceh, baik pada tataran mutu pendidikan, regulasi dan reformasi organisasi pendidikan, peningkatan mutu guru yang perlu di up-date secara kontinyu dan terprogram secara menyeluruh.

Untuk itu dibutuhkan aturan yang mengatur kewenangan lebih lanjut melalui Qanun Pemerintah Aceh, sejauh mana kewenangan gubernur terhadap pendidikan dasar dan kewenangan bupati/walikota terhadap pendidikan menengah.

Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus mempunyai legalitas tersendiri dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan dalam bingkai UU-Sisdiknas. Melalui Dinas Pendidikan Aceh tahun 2018 telah sudah menindaklajuti dengan melahirkan sistem pendidikan di Aceh yang merupakan sebuah peluang dan kekuatan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Aceh, yaitu kurikulum Aceh yang berwawasan islami.

Penerapan kurikulum islami tersebut merupakan sebuah tantangan baru bagi guru dalam menyampaikan pokok bahasan pembelajaran kepada siswa yang harus mengaitkan dengan ayat Alquran, hadist, dan ijtimak, sehingga dikhawatirkan ketidakmampuan sebagian guru dalam mendalami dan memahaminya. Oleh karena itu perlu ada metode diklat yang tepat, begitu juga dengan kompetensi pengawas sekolah yang melakukan supervisi akademik dan manajerial di sekolah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mutu pendidikan Aceh pada tingkat pendidikan menengah masih rendah dibandingkan rata-rata standar mutu pendidikan secara nasional tahun 2018 yang berada pada urutan 27, walaupun sudah ada peningkatan dari posisi 34 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal ini harus menjadi kajian yang mendalam bagi MPA untuk mencari penyebab rendahnya mutu pendidikan tersebut.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved